Kesepakatan tersebut disampaikan saat Rapat Kerja DPD RI terkait pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan di Yogyakarta, Selasa.
“Kami sejak awal sudah mendesak PSIM untuk menyuarakan reformasi tata kelola sepakbola. Tidak hanya cukup dengan kongres luar biasa (KLB) saja tetapi reformasi sampai ke akar-akarnya,” kata Presiden Brajamusti Muslich Burhanudin dalam rapat kerja tersebut.
Baca juga: PSTI sebut edukasi suporter cegah tragedi Kanjuruhan terulang
Baca juga: Menko PMK: Rembuk Nasional Suporter Sepak Bola bukan kewajiban
Menurut dia, desakan dari suporter tersebut juga akan disampaikan saat agenda Manajer Meeting Liga 2 yang akan digelar dalam waktu dekat dan berharap PSIM bisa menyampaikan suara dari suporter tersebut di forum resmi.
Selain Brajamusti yang mewadahi suporter setia PSIM, dalam rapat tersebut juga dihadiri kelompok suporter lain seperti Brigata Curva Sud (BCS) PSS, dan Paserbumi Persiba Bantul.
Perwakilan BCS Zulfikar menambahkan, suporter sepakat agar kompetisi sepakbola dihentikan terlebih dulu karena suporter tidak boleh hanya dilihat sebagai konsumen yang berkontribusi memberikan pendapatan dari pembelian tiket.
Selama ini pun, tiket yang dibeli juga tidak disertai dengan asuransi apabila suporter mengalami hal-hal yang tidak diinginkan saat menonton sepakbola di stadion.
“Makanya, kami mendesak agar peristiwa di Malang diusut tuntas dan seluruh tata kelola sepakbola dibenahi. Jika semua sudah beres, maka kompetisi bisa dilanjutkan kembali,” katanya.
Baca juga: Thomas Doll berharap lanjutan Liga 1 tetap dengan suporter di stadion
BCS juga akan mendesak PSS untuk menyuarakan reformasi sepakbola meskipun saat ini manajemen klub sepakbola berjuluk Elang Jawa tersebut dalam kondisi kurang baik setelah ditinggal Direktur Utama Andywardhana Putra.
Sementara itu, Anggota Komite III DPD RI Cholid Mahmud mengatakan, pertemuan dengan suporter tersebut dimaksudkan untuk mencari masukan dari suporter yang juga menjadi bagian tidak terpisahkan dari sepakbola di Tanah Air.
“Saat tragedi terjadi, semua seperti kebingungan mencari siapa yang harus bertanggung jawab. Ini juga menjadi masukan dari suporter yang kami dengar hari ini,” katanya.
Sebagai DPD yang memiliki fungsi regulasi, Cholid mengatakan, akan menyampaikan masukan dari suporter tersebut supaya bisa diatur sebagai sebuah regulasi.
“Harapannya, peristiwa seperti di Kanjuruhan tersebut tidak terulang,” katanya.
Hingga saat in, tragedi di Kanjuruhan memakan korban 135 orang meninggal dunia.
Baca juga: Bali United sosialisasikan "safety and security" kepada suporter
Baca juga: Komunitas suporter bersama-sama rumuskan implementasi UU Keolahragaan
Pewarta: Eka Arifa Rusqiyati
Editor: Bayu Kuncahyo
Copyright © ANTARA 2022
