"Urgensi dari DRPPA ini karena kami melihat isu perempuan dan anak adalah isu kompleks dan multi-sektoral. Kebijakan sudah banyak, namun realitanya kami melihat penyelesaian isu perempuan dan anak ini masih menyisakan pekerjaan rumah yang besar. Oleh karenanya dibentuk DRPPA dengan 10 indikator di dalamnya," tutur Bintang Puspayoga dalam rilis peresmian DRPPA Desa Pogo Tena, diterima di Jakarta, Rabu.
Menurut Bintang, terbentuknya DRPPA penting untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak yang selama ini masih menjadi kelompok rentan.
"Untuk mewujudkan DRPPA, desa juga harus memiliki data terpilah perempuan dan anak. Data tersebut menjadi penting agar intervensi program dan kegiatan yang dilakukan bisa tepat sasaran," kata Menteri PPPA.
Selain itu, harus ada peraturan desa yang menjadi dasar kebijakan terbentuknya DRPPA, sehingga diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan anggaran desa untuk mencapai 10 indikator DRPPA tersebut.
Menteri Bintang Puspayoga meresmikan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) Desa Pogo Tena, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.
Bupati Sumba Barat Daya Kornelius Kodi Mete menyambut baik dibentuknya DRPPA karena searah dengan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa pada tujuan ke-5, yakni mewujudkan desa yang berkesetaraan gender.
"DRPPA juga sejalan dengan upaya Kabupaten Sumba Barat Daya dalam mewujudkan program 7 Jembatan Emas. Tujuh jembatan emas itu Desa Bercahaya, Desa Berair, Desa Berkecukupan Pangan, Desa Sehat, Desa Cerdas, Desa Tentram, dan Desa Wisata," kata Kornelius.
Baca juga: Menteri PPPA: Perempuan Khonghucu berperan dalam perlindungan anak
Baca juga: KPPPA: Pemenuhan hak dan perlindungan anak jadi prioritas bersama
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2022
