Boao (ANTARA News) - PT PLN (Persero) akhirnya menandatangani nota kesepahaman (MoU) pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar batubara sebesar 10.000 MW senilai tujuh miliar dolar AS dengan konsorsium perusahaan asal China. Penandatanganan MoU tersebut dilakukan Dirut PLN Eddie Widiono dengan pimpinan empat perusahaan anggota konsorsium China di Boao, Hainan, China, Sabtu. Pimpinan keempat perusahaan itu adalah Wakil Direktur China National Tecnology Import Export Corporation (CNTIEC) Wu Quoyu, Wakil Direktur Harbin Power Company Zhang Hai Quan, GM Dongfang Electricity Corporation Fang Qi, dan Penasehat Senior Shanghai Electricity Corporation Mi Qiting. Penandatangan disaksikan Menteri Negara BUMN Sugiharto dan Menteri Perdagangan Mari Pangestu dari Indonesia dan pihak China diwakili Wakil Direktur Eksekutif China Chamber of Commerce Zhang Yuiing dan Wakil Direktur China General Tecnology Group Zhang Ruen. Sedianya penandatanganan tersebut disaksikan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Wakil Presiden China Zeng Qinghong, namun urung dilaksanakan. Dikabarkan kedua pemimpin negara itu batal menyaksikan penandatanganan MoU karena ditetapkannya Eddie sebagai tersangka kasus korupsi pembangkit Borang, Jumat (21/4). Namun, Menneg BUMN Sugiharto mengatakan, tidak jadinya kedua wapres menyaksikan penandatangan dikarenakan terbatasnya waktu kedua pemimpin tersebut. "Wapres China hanya punya waktu 20 menit, sementara Wapres Jusuf Kalla mempercepat kepulangan dua jam lebih cepat," katanya. Kedua pemimpin tersebut, lanjutnya, sibuk mempersiapkan kehadirannya dalam konperensi tahunan Boao Forum for Asia 2006, sehingga tidak sempat menyaksikan penandatanganan MoU. Meski demikian, menurut Sugiharto, ketidakhadiran mereka tidak mengurangi arti penting MoU. "Kita harus segera membangun pembangkit non BBM guna mengurangi kerugian akibat pemakaian BBM yang mencapai Rp35 triliun per tahun," katanya. Ia mengatakan, meski ada MoU, proses pembangunan pembangkit tersebut tetap akan dilakukan melalui tender guna mendapatkan harga termurah. Mengenai skim pendanaan, Sugiharto mengatakan, pihak China akan secara penuh membiayai melalui kredit ekspor sejumlah bank seperti China Export Import Credit Bank dan Bank of China. "PLN juga bisa memonetisasi pembangkit yang ada, sehingga bisa mendapat dana dengan segera yang akan digunakan sebagai dana pendamping pembangunan pembangkit," katanya. Sugiharto menambahkan, segera setelah ini, pemerintah melalui sidang kabinet menentukan lokasi yang akan dibangun pembangkit. "Berdasarkan evaluasi kita ada sekitar 20 lokasi," katanya. Sementara itu, Dirut PLN Eddie Widiono mengatakan, sebelum penandatanganan MoU ini, dirinya telah menandatangani tiga MoU yakni bersama CMC, CMIC, dan Huadian di Beijing, China. "Salah satu di antaranya mampu membangun pembangkit 300 MW hanya selama 18 bulan," katanya. Menurut dia, ada empat fokus MoU yakni kesanggupan membangun dengan kualitas baik dan harga murah serta mampu membangun selama 30 bulan untuk pembangkit 300 MW dan 36 bulan untuk 600 MW. Selain itu, dua fokus lainnya adalah melibatkan kontraktor nasional dan mencarikan pendanaannya. Eddie mengatakan, setidaknya ada enam pembangkit yang masing-masing berkapasitas 600 MW dan 11 unit berkapasitas 300 MW yang akan dibangun.(*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006