"Kami yakin, ada titik-titik sinergi potensial antara output Kelompok Kerja Ketenagakerjaan dan Kelompok Kerja Pembangunan yang dapat dibuat, karena ada beberapa isu yang saling bersinggungan antara kelompok kerja kita yang tertuang dalam Peta Jalan G20," kata Sekjen Anwar dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin.
Sekjen Anwar menuturkan hasil EWG dan DWG tersebut tidak hanya bermanfaat untuk menjaga ketahanan di negara-negara berkembang saja, namun juga termasuk negara-negara tertinggal (LDC) dan Negara-Negara Berkembang Pulau Kecil (SIDS).
Pada rangkaian pertemuan G20 EWG yang diselenggarakan beberapa waktu lalu, telah disepakati 4 isu prioritas G20 EWG. Selain itu Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah telah mengeluarkan Chair's Summary hasil dari pertemuan G20 EWG dan G20 LEMM yang telah diselenggarakan sepanjang tahun 2022.
Baca juga: Dari Bali, dunia ketenagakerjaan diharapkan bangkit
Baca juga: EWG G20 sepakati instrumen asesmen kebijakan berpihak disabilitas
Empat isu prioritas yang dimaksud adalah percepatan dan pemantauan prinsip G20 untuk integrasi pasar tenaga kerja penyandang disabilitas, pelatihan kejuruan berbasis komunitas untuk pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan yang didasarkan pada Strategi Keterampilan G20 yang telah direvisi.
Lalu, penciptaan lapangan kerja melalui kewirausahaan dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta menyesuaikan perlindungan ketenagakerjaan untuk meningkatkan ketahanan seluruh pekerja.
"Empat isu prioritas ini telah disepakati oleh negara-negara anggota G20 dan tertuang dalam Chair's Summary," ucap Anwar..
Lebih lanjut ia mengemukakan, berdasarkan isu-isu prioritas yang diangkat, pertemuan EWG dan LEMM G20 juga telah menghasilkan 5 dokumen hasil yang disepakati, yaitu Rencana Aksi Percepatan dan Pemantauan Prinsip G20 untuk Integrasi Pasar Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas dan Rekomendasi Kebijakan G20 untuk Pertumbuhan Berkelanjutan dan Produktivitas dalam Kapasitas Manusia Pembangunan melalui Penguatan Berbasis Masyarakat Pelatihan Kejuruan (CBVT).
Sementara 3 dokumen lainnya adalah Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kewirausahaan dan Dukungan UMKM sebagai Instrumen Penciptaan Lapangan Kerja, Prinsip Kebijakan G20 tentang Mengadaptasi Perlindungan Tenaga Kerja untuk Perlindungan yang Lebih Efektif dan Peningkatan Ketahanan Bagi Semua Pekerja dan Pembaruan Strategi Keterampilan G20.*
Baca juga: Kemnaker: Beberapa negara G20 tertarik dengan konsep BLK Komunitas
Baca juga: Indonesia manfaatkan G20 LEMM bilateral dengan Turki, Jepang, dan UAE
Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2022
