Kemendagri ingatkan daerah reformasi birokrasi jadi sebuah kebutuhan

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro mengingatkan pemerintah daerah bahwa reformasi birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang harus dilakukan.

"Seiring dengan perkembangan zaman, dinamika kebutuhan masyarakat menjadi turut berubah. Oleh karenanya, penataan birokrasi bukan hanya sebuah keharusan, melainkan kebutuhan," kata Suhajar Diantoro dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Suhajar meminta aparatur pemerintahan tidak terlena dengan jabatan-jabatan struktural. Di samping itu, ia juga meminta aparatur pemerintah, terutama yang menduduki kursi fungsional untuk cepat menyesuaikan diri.

"Kalau masa transisi ini kita tidak mampu menyesuaikan diri, kita akan menjadi negara yang terlambat dalam sejarah reformasi birokrasi nanti," katanya.

Suhajar juga menyampaikan pesan serupa dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bahwa sebagai tulang punggung pemerintah, reformasi birokrasi penting dilakukan untuk menunjang pembangunan.

"Tolong ini, harus sadar betul tentang ini, Pak Menteri (Mendagri) berpesan tolong ini dijadikan kebutuhan, bukan kewajiban," tambahnya.

Ia juga menjelaskan lembaganya kini sedang menyusun konsep manajemen talenta agar aparatur pemerintah mampu menjadi pemimpin sesuai talentanya masing-masing.

Dengan begitu, ia berharap aparatur pemerintah menjadi lebih produktif untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih cepat.

Sebelumnya, Suhajar Diantoro juga meminta agar aparatur pemerintahan merespons tantangan dan perubahan karena perubahan yang serba cepat membuat kebutuhan masyarakat turut berubah.

"Oleh karenanya, masyarakat menghendaki pelayanan yang serba cepat, efektif, efisien, serta akuntabel," ujar Suhajar Diantoro.

Ia mengatakan pada era serba digital sekarang ini, aparatur pemerintahan perlu dibekali kemampuan berteknologi agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan perkembangan zaman.

Oleh karena itu, lanjut Suhajar, pola kerja dan pelayanan yang semula berbasis struktural mulai bergeser seiring dengan munculnya pemahaman pemerintahan yang dinamis.