Jadi UU ini diharapkan bisa mengadopsi beragam perkembangan yang nyata dari sektor keuangan, apakah dari faktor teknologi, kelembagaan, ....
Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Tauhid menilai Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) merupakan aturan yang strategis karena memiliki kekuatan dalam merevisi banyak UU.

Setidaknya terdapat sekitar 9 UU yang akan direvisi oleh RUU P2SK, antara lain UU tentang perbankan, dana pensiun, koperasi, pasar modal, Bank Indonesia, Surat Utang Negara, perdagangan berjangka, hingga asuransi.

"Jadi UU ini diharapkan bisa mengadopsi beragam perkembangan yang nyata dari sektor keuangan, apakah dari faktor teknologi, kelembagaan, termasuk bagaimana perkembangan industri keuangan," kata Tauhid dalam Diskusi Publik "Menelaah RUU PPSK: Bagaimana Masa Depan Sektor Keuangan Indonesia?" yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat.

Baca juga: Indef: Perlu lebih diperjelas pengawas aset kripto dalam RUU P2SK

Ia menjelaskan RUU P2SK sebenarnya sudah jauh lebih dulu dibahas secara terbatas, namun baru mulai disampaikan secara progresif pada 10 November 2022 dan telah memasuki lebih dari 3-4 kali masa persidangan.

Terbaru, sudah terdapat pembahasan terkait beberapa hal dengan kelembagaan serta industri di sektor keuangan. Saat ini, seluruh pembahasan masih terus berlanjut dan masih ada beberapa pertemuan panitia kerja (panja).

Lantaran isu yang ada dalam pembahasan RUU P2SK sangat strategis, Tauhid menekankan pihaknya berkomitmen untuk tetap bisa memberikan berbagai pandangan baik yang sudah dibahas maupun yang belum dibahas.

"Kami juga akan memberi masukan mengenai konsekuensi dari masing-masing isu strategis yang kami kira sangat penting karena sedikit banyak akan mengubah wajah sektor keuangan," tuturnya.

Baca juga: Kemenkeu harap RUU P2SK dapat atasi tantangan sektor keuangan

Ia mengungkapkan ruang publik masih terbuka untuk memberikan masukan kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait RUU P2SK, sehingga seluruh pihak dari berbagai masyarakat diperkenankan menyumbangkan saran untuk kemajuan sektor keuangan di Tanah Air.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2022