“Jangan sampai nanti ini hanya mindah orang dari Jakarta ke ibu kota baru,” kata Agus di sela Forum Konsultasi Publik dengan tema “Refleksi Membangun Sistem Merit" di Jakarta, Senin.
Ia menilai pengisian ASN ibu kota negara tidak sekadar memindahkan sumber daya manusia dari DKI Jakarta ke IKN, melainkan pengisian ASN di IKN harus dilakukan seselektif mungkin.
Di samping perlunya struktur yang lebih ramping, kata Agus, dalam proses seleksi guna memilih ASN yang terbaik untuk ditempatkan di IKN tersebut perlu memperhatikan aspek kompetensi, kinerja hingga integritas yang dimilikinya.
"Mestinya akan menjadikan birokrasi di ibu kota baru menjadi lebih efektif, lebih agile, lebih lincah, dan bisa melayani lebih cepat," ujarnya.
Ia pun menilai mekanisme rekrutmen ASN yang tersedia saat ini sudah cukup baik karena adanya pengumuman secara terbuka, berikut seleksi dan uji kompetensi yang clear.
Sebelumnya, Rabu (19/10), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan pemerintah menyiapkan empat skenario pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Ada (skenario) 1, 2, 3, dan 4. Kira-kira seperti itu karena nanti fungsi yang pelayanan bisnis bisa masih di Jakarta, tapi fungsi pendukung kebijakan nanti ada di sana,” kata Azwar Anas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Empat skenario tersebut adalah pertama, pemindahan sebanyak 2.000 ASN; kedua, sebanyak 5.700 ASN; ketiga, sebanyak 60.000 ASN, dan keempat, sebanyak 100.000 ASN.
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2022
