Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Omah Laduani Ladamay di Jayapura, Rabu, mengatakan pengesahan SK (Surat Keputusan) tersebut ditandatangani oleh Seketaris Daerah Provinsi Papua Muhammad Ridwan Rumasukun yang didampingi oleh Asisten III Bidang Umum Derek Hegemur dan juga Kepala Bapeda Provinsi Papua, Yohanes Walilo di ruang kerja Sekda pada Senin (28/11).
"Kenaikan UMP 2023 cukup besar yang mana dalam penentuannya sendiri kami dan Dewan Pengupahan Provinsi Papua melaksanakan rapat bersama sehingga menghasilkan kesepakatan bersama," katanya
Menurut Laduani, dengan kenaikan UMP 8,3 persen ini merupakan keputusan dari hasil pembahasan tersebut, dan Pemprov Papua melalui Gubernur Papua Lukas Enembe telah menyetujui usulan tersebut, diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi pekerja dan pemberi kerja, dan pastinya untuk kemajuan ekonomi Papua ke depannya.
"Penetapan UMP 2023 Papua melibatkan banyak pihak di antaranya Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Badan Pusat Statistik (BPS), Universitas Cenderawasih dan lainnya," ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengeluarkan Peraturan Menaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 yang salah satunya mengatur bahwa penyesuaian nilai upah minimum tidak boleh melebihi 10 persen.
Berdasarkan dokumen yang diunduh di Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Kemnaker di Jakarta, Jumat, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah telah menetapkan aturan tersebut, pada 16 November 2022 dan diundangkan pada 17 November 2022.
Baca juga: Menaker: Permenaker 18/2022 berhasil jadi jalan tengah penetapan UMP
Baca juga: Pemprov DKI naikkan UMP 2023 jadi Rp4,9 juta
Baca juga: Menjinakkan inflasi di Papua dengan membangun sentra pertanian
Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2022
