Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan Indonesia menjadi negara dengan ekonomi nomor tujuh terbesar di dunia sehingga dapat menjadi peluang investasi besar di dalam negeri.

"Bukan lagi menjadi istilahnya (negara) 'kacang-kacangan, 'kaleng-kalengan', banana republic; (tetapi) negara besar dengan ekonomi nomor tujuh terbesar di dunia. Mungkin tidak disadari itu. Ini lompatan yang besar untuk Indonesia," kata Tito Karnavian di Jakarta, Rabu.

Selain menjadi negara tingkat ekonomi nomor tujuh di dunia, lanjut Tito, Indonesia juga patut berbangga karena masuk dalam G20, yang beranggotakan negara dengan menguasai hampir 80 persen ekonomi dunia.

Baca juga: KPK pastikan video terkait penyitaan harta Tito Karnavian hoaks

Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia telah jauh berkembang dan diperhitungkan dari hampir 200 negara yang terhimpun dalam Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

Prestasi tersebut, menurut Tito, tak lepas dari peran sektor swasta yang menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dia mengatakan dengan mengundang pihak swasta, baik dari dalam maupun luar negeri untuk menanamkan investasinya di Indonesia, maka pendapatan negara maupun daerah meningkat.

"Artinya, tanpa ada sektor swasta, lebih spesifik bahasanya saya ubah investasi, Indonesia tidak akan pernah menjadi negara G20. Apalagi menjadi 10 negara terbesar di dunia, no, kalau dilihat dari APBN saja, tidak," tambahnya.

Oleh karena itu, guna menciptakan peluang investasi di Indonesia, Tito mendorong pemerintah daerah (pemda) memaksimalkan peran dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) di daerah masing-masing. Dengan adanya DPMPTSP, Tito berharap pendapatan pemda akan meningkat sehingga bisa memajukan daerah.

"Saya harapkan kepala daerah sekalian, termasuk kepala DPMPTSP, harus menunjang investasi. Tanpa investasi, tidak akan pernah daerah itu akan melompat. Jangan sekali-kali berpikir daerah akan bisa maju hanya mengandalkan APBD," ujar Tito Karnavian.

Baca juga: Mendagri: Tiga DOB di Papua diresmikan akhir Oktober

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2022