Jayapura (ANTARA News) - Puluhan sekolah dasar di wilayah perbatasan Republik Indonesia (RI) dengan Papua Nugini (PNG) khususnya di distrik Waris dan Senggi, Kabupaten Keerom, Papua telantar akibat para guru meninggalkan tugas mengajar dan pergi ke kota tanpa alasan yang jelas. Anggota Komisi D DPR Papua yang membidangi pembangunan infrastruktur, Jhon R.Banua, SE, di Jayapura, Kamis mengakui, sejumlah sekolah dasar (SD) di dua distrik yang berbatasan langsung dengan negara tetangga PNG itu banyak yang ditelantarkan hingga ditutup karena tidak ada guru. "Telantarnya sejumlah SD itu terutama karena pemerintah daerah setempat tidak memerhatikan para guru yang selama ini berbakti di daerah-daerah terpencil dan daerah perbatasan," katanya. Dia mengakui bahwa terbenturnya proses belajar mengajar di wilayah perbatasan RI- PNG itu juga disebabkan kerusakan infrastruktur jalan trans-Irian yang menghubungkan ibukota Kabupaten Keerom ke wilayah distrik sehingga tidak dapat dilewati kendaraan roda dua maupun roda empat. Pembangunan jalan nasional yang dibiayai APBN Pusat itu, kini tidak bisa dilewati sehingga banyak guru dan pelayan masyarakat lainnya seperti dokter dan paramedis tidak dapat datang ke tempat tugas sebagaimana mestinya. Apalagi akibat kerusakan jalan trans-Irian itu ongkos transportasi angkutan ojek berkisar antara Rp400 ribu hingga Rp600 ribu per orang. Kondisi jalan raya seperti ini sangat meresahkan para para pelayan masyarakat khususnya guru dan tenaga medis. Jhon Banua mengakui bahwa selaku wakil rakyat di DPR Papua pihaknya telah menyampaikan permasalahan ini kepada Pemerintah Pusat agar mengucurkan dana perbaikan jalan raya melalui dana bencana alam. Menurut dia, selain kerusakan jalan raya dan telantarnya proses belajar mengajar, kondisi hidup masyarakat di daerah perbatasan itu pun semakin sulit lantaran mereka tidak dapat memasarkan hasil pertanian dan perkebunan ke ibukota Kabupaten Keerom akibat biaya transportasi yang sangat mahal sementara hasil penjualan mereka tidak mencukupi ongkos sarana transportasi. "Untuk itulah maka DPR Papua mengharapkan perhatian serius dari Pemerintah Pusat dalam mengatasi berbagai problem kehidupan masyarakat di daerah perbatasan antarnegara RI-PNG ini mulai dari kerusakan jalan raya, terlantarnya kegiatan belajar-mengajar dan pemasaran hasil pertanian rakyat," kata Jhon Banua. (*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006