Jakarta (ANTARA) - Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi mengatakan peningkatan literasi keuangan masyarakat harus terus digerakkan bersama-sama oleh semua kalangan, termasuk para pimpinan akademisi.

Hal tersebut berkaca dari kejadian penipuan berkedok investasi yang terjadi kepada mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB).

"OJK melihat kejadian yang menimpa mahasiswa IPB merupakan pelajaran dan catatan penting karena menimpa kalangan mahasiswa yang seharusnya sudah memiliki literasi keuangan yang baik," ungkap Friderica dalam konferensi pers daring di Jakarta, Senin.

Ia menilai peningkatan keilmuan mahasiswa harus diikuti penguatan pemahaman terhadap produk dan layanan sektor jasa keuangan, sehingga para mahasiswa justru bisa menjadi pelopor atau agen literasi keuangan bagi masyarakat dalam memahami dan menggunakan produk dan layanan sektor jasa keuangan secara bijak dan benar.

OJK akan terus memperkuat dan memperluas program literasi keuangan di masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi secara luring, daring, serta melalui kampanye nasional yang masif dan penguatan sinergi serta aliansi strategis dengan berbagai pihak.

Di tahun 2023, OJK akan fokus membangun literasi keuangan masyarakat desa melalui aliansi strategis dengan kementerian/lembaga terkait, perangkat desa dan penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa, dan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN ), serta intensifikasi pemanfaatan Learning Management System (LMS) Edukasi Keuangan khususnya bagi kalangan pelajar dan mahasiswa

Baca juga: OJK: 121 Mahasiswa IPB korban penipuan dapat restrukturisasi pinjaman

Selain itu, sasaran prioritas literasi keuangan tahun 2023 adalah pelajar/santri, UMKM, penyandang disabilitas, dan masyarakat daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal). Sedangkan sasaran prioritas inklusi keuangan tahun 2023 adalah segmen perempuan, pelajar, mahasiswa dan UMKM, masyarakat di wilayah perdesaan, dan sektor jasa keuangan syariah.

Di sisi perlindungan konsumen, Friderica menekankan pihaknya juga terus memperkuat program dan kebijakannya untuk membantu masyarakat menyelesaikan permasalahannya dengan pelaku usaha jasa keuangan.

Dari 1 Januari 2022 sampai 9 Desember 2022, OJK melayani sebanyak 298.627 layanan dengan rincian sebanyak 88,38 persen adalah pertanyaan, 6,98 persen laporan dan 4,63 persen pengaduan dari semua sektor.

"Tingkat penyelesaian pengaduan OJK adalah sebesar 89 persen dengan sektor terbanyak yang dilayani oleh OJK adalah mengenai layanan teknologi finansial atau fintech sebesar 21,54 persen," tuturnya.

Lebih lanjut, kata dia, lima topik utama pengaduan fintech yang diterima OJK adalah mengenai perilaku petugas pengaduan, restrukturisasi, penipuan (social engineering atau skimming), kegagalan dan keterlambatan transaksi, dan permasalahan bunga/denda/pinalti.

Baca juga: OJK: Dunia dihadapkan inflasi dan resesi secara bersamaan di 2023

Baca juga: Ketua OJK: Indonesia harus stimulasi sumber pertumbuhan baru di daerah

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Satyagraha
Copyright © ANTARA 2022