“Untuk itu perlu dilakukan konsolidasi bersama pemilik hak ulayat sehingga pembangunan yang dilakukan tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat,” katanya.
Menurut Diego, antusiasme masyarakat yang terlibat aktif dalam mendukung percepatan di Papua bisa dikatakan beragam atau bervariasi di setiap daerah, namun secara keseluruhan grafiknya kini meningkat.
“Memang ada beberapa momen yang menjadi indikasi meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, misalnya dukungan dan keterlibatan masyarakat dalam PON Papua kemarin kemudian dukungan dan keterlibatan masyarakat dalam menyambut DOB,” katanya.
Baca juga: Jokowi terbitkan Perppu Pemilu terkait empat provinsi baru di Papua
Baca juga: Ma'ruf Amin catat usulan pembentukan dua provinsi baru di Papua
Dia menjelaskan selain itu juga terlihat pada lahan hibah untuk pembangunan infrastruktur mulai dari fasilitas kesehatan, dan pendidikan dengan menggunakan unsur deliberatif dalam perencanaan pembangunan yang kini juga sudah mulai terlihat.
“Peran pemerintah sangat penting dalam percepatan pembangunan di Papua serta juga harus didukung oleh beberapa regulasi untuk mempercepat pembangunan,” ujarnya.
Menurut Diego, untuk itu pemerintah harus mulai merangkul aktor-aktor informal seperti masyarakat adat, kepala adat, dan kepala suku sebagai mitra dalam melaksanakan pembangunan secara bersama-sama dan yang terakhir selalu mendengar aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
“Kami juga berharap kepada masyarakat agar menjadikan pemerintah sebagai mitra pembangunan dengan begitu fungsi pengawasan partisipatif dalam membangun akan terwujud,” ujarnya lagi.*
Baca juga: Pemerintah masih cari 80 persen ASN asli Papua untuk provinsi baru
Baca juga: Pemerintah jawab keluhan DPR Papua soal masalah fiskal provinsi baru
Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2022
