"Sebaiknya Presiden melalui tim yang sudah dibentuk (PPHAM) tetap berkoordinasi dan mengambil data dari KKR Aceh agar tidak muncul permasalahan baru di kalangan korban HAM di Aceh," kata Ketua Komisi I DPRA Iskandar Usman AL Farlaky, di Banda Aceh, Kamis.
Iskandar menyampaikan, pihaknya sangat menyambut baik apa yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo terkait 12 pelanggaran HAM berat di Indonesia dan tiga di antaranya ada di Aceh.
Adapun tiga kasus pelanggaran HAM berat di Aceh yang telah diakui Presiden itu yakni peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis di Aceh 1989, peristiwa Simpang KKA Aceh 1999, dan kejadian di Jambo Keupok Aceh Selatan 2003.
"Namun yang perlu diketahui sebenarnya bukan tiga saja kasus pelanggaran HAM berat di Aceh. Tetapi tiga kasus itu memang berkasnya sudah di Kejaksaan Agung," ujarnya.
Iskandar menyampaikan, KKR Aceh selama ini sudah melakukan pendataan dan rekomendasi lebih kurang sekitar 5.200 korban yang harus dimasukkan dalam skema reparasi komprehensif baik secara individual maupun komunal.
Karena itu, koordinasi tersebut penting sekali dilakukan, sehingga nantinya tidak terjadinya miskomunikasi antara tim yang dibentuk oleh pemerintah pusat dengan kerja KKR Aceh sebagai lembaga resmi bentukan pemerintah Aceh pendataan korban HAM masa lalu di Aceh.
Tak hanya dengan KKR, lanjut Iskandar, dirinya juga mengharapkan tim PPHAM melakukan komunikasi dengan lintas sektoral termasuk dengan turun ke lapangan langsung terkait dengan hasil kajian atau data apa yang ingin diambil mengenai pelanggaran HAM berat di Aceh.
"Nah, KKR sendiri juga sudah turun ke lapangan melakukan validasi data yang dibantu juga oleh BRA (Badan Reintegrasi Aceh)," demikian Iskandar Al Farlaky.
Baca juga: Komnas HAM sambut baik sikap Presiden akui 12 pelanggaran HAM berat
Baca juga: Presiden segera undang pejabat terkait tindaklanjuti laporan Tim PPHAM
Baca juga: Pemerintah Indonesia akui 12 pelanggaran HAM berat masa lalu
Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2023
