Hal tersebut, kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, sebagai salah satu upaya mengurangi beban "Public Service Obligation" (PSO) yang setiap tahun diberikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI kepada PT TransJakarta.
"Terobosan harus dilakukan, semisal badan bus bisa dijual itu, orang mau kok investasi di situ," ujar Prasetyo di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat.
Dalam APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023, DPRD DKI Jakarta telah menyetujui penambahan PSO Rp300 miliar menjadi Rp3,5 triliun.
Baca juga: Pj Gubernur minta Dirut TransJakarta yang baru tingkatkan ilmu pramudi
Baca juga: Halte TransJakarta Jatinegara 2 diresmikan setelah direvitalisasi
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail juga sepakat agar PT TransJakarta sesegera mungkin melakukan terobosan. Selain bisa mengurangi beban PSO, jasa transportasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan dividen yang diberikan kepada Pemprov DKI Jakarta setiap tahunnya.
"Seiring berjalan, dengan peningkatan pendapatan dari 'non-farebox' nanti, paling tidak operasional yang selama ini masih 100 persen dibebankan kepada PSO bisa dikurangi dan idealnya bisa memberikan kontribusi kepada Pemprov DKI," katanya.
Direktur Pelayanan dan Pengembangan PT TransJakarta, Lies Permana Lestari mengatakan, pihaknya sedang menggodok tiga program agar bisa mempunyai pendapatan dari "non-farebox". Dia optimistis pada tahun pertama ini dapat meraup hingga Rp600 miliar dari program tersebut.
Yakni melakukan branding di halte maupun di bus dengan bentuk statis ataupun digital. Lalu melakukan penamaan halte (naming rights) seperti yang telah dilakukan PT MRT Jakarta serta menyewakan papan digital (digital signage) kepada pihak luar untuk beriklan.
"Paling terbesar dari branding bus dan halte, bisa sampai 60 persen dari pendapatan 'non-farebox' kami. Untuk aset yang ada, kami juga punya 'digital signage' 225 titik, kita akan coba 'sounding' ke klien untuk bisa beriklan," tuturnya.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail juga sepakat agar PT TransJakarta sesegera mungkin melakukan terobosan. Selain bisa mengurangi beban PSO, jasa transportasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan dividen yang diberikan kepada Pemprov DKI Jakarta setiap tahunnya.
"Seiring berjalan, dengan peningkatan pendapatan dari 'non-farebox' nanti, paling tidak operasional yang selama ini masih 100 persen dibebankan kepada PSO bisa dikurangi dan idealnya bisa memberikan kontribusi kepada Pemprov DKI," katanya.
Direktur Pelayanan dan Pengembangan PT TransJakarta, Lies Permana Lestari mengatakan, pihaknya sedang menggodok tiga program agar bisa mempunyai pendapatan dari "non-farebox". Dia optimistis pada tahun pertama ini dapat meraup hingga Rp600 miliar dari program tersebut.
Yakni melakukan branding di halte maupun di bus dengan bentuk statis ataupun digital. Lalu melakukan penamaan halte (naming rights) seperti yang telah dilakukan PT MRT Jakarta serta menyewakan papan digital (digital signage) kepada pihak luar untuk beriklan.
"Paling terbesar dari branding bus dan halte, bisa sampai 60 persen dari pendapatan 'non-farebox' kami. Untuk aset yang ada, kami juga punya 'digital signage' 225 titik, kita akan coba 'sounding' ke klien untuk bisa beriklan," tuturnya.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2023
