Bamsoet: MPR masifkan vaksinasi ideologi lewat Sosialisasi Empat Pilar

"Di tahun anggaran 2023, MPR RI akan tetap memaksimalkan anggaran yang ada untuk memasifkan pelaksanaan sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang akan ditingkatkan dari semula hanya empat kali dalam setahun menjadi enam kali dalam setahun," kata Bambang Soesatyo di Jakarta, Jumat.

Dengan demikian, kata Bamsoet setiap anggota MPR RI bisa memaksimalkan pemberian vaksinasi ideologi melalui vaksin Empat Pilar MPR RI ke berbagai kalangan masyarakat, khususnya di daerah pemilihannya masing-masing.

Dia menjelaskan penyerapan anggaran MPR RI pada 2022 lalu mencapai 95,5 persen. Antara lain terserap untuk pelaksanaan sosialisasi Empat Pilar MPR RI sebagai vaksin ideologi bangsa.

Baca juga: Achmad Basarah gandeng PWI Malang sosialisasi 4 pilar bagi kepala desa

Baca juga: MPR sosialisasikan Empat Pilar melalui ajang turnamen futsal

Kemudian, kata dia juga untuk pelaksanaan tugas konstitusional MPR RI yang antara lain terdiri dari kegiatan forum konsultasi fraksi kelompok DPD dan forum dialog fraksi/kelompok DPD dan persidangan lembaga legislatif yakni musyawarah pimpinan MPR dan sidang paripurna MPR.

Selain itu, lanjut dia juga digunakan untuk pengkajian kemajelisan guna menghasilkan berbagai rekomendasi terkait kebijakan sistem ketatanegaraan, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pelaksanaannya oleh Badan Pengkajian.

Ketua DPR RI ke-20 itu juga menjelaskan untuk rapat pimpinan MPR RI, membahas permintaan Kementerian Luar Negeri Indonesia tentang proses pengalihan status penggunaan kompleks Gedung Merdeka dan Kementerian Sekretariat Negara kepada Kementerian Luar Negeri.

Pertimbangannya bahwa Gedung Merdeka Bandung merupakan lokasi pelaksanaan Konferensi Asia Afrika serta aset cagar budaya yang bernilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, khususnya bagi kepentingan diplomasi internasional Indonesia.

Baca juga: Bamsoet ajak KAMMI masifkan sosialisasi empat pilar

"Bagi MPR RI, pada dasarnya tidak ada masalah terkait status Gedung Merdeka, apakah tetap di MPR atau dialihkan ke Kementerian Luar Negeri," ucapnya.

Namun, menurut Bamsoet agar tidak terjadi masalah kemudian hari, Sekjen MPR RI terlebih dahulu mendalami permintaan tersebut dengan berkoordinasi bersama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Keuangan.