"Saya sudah diajak dialog oleh ketua Bawaslu pusat dan selaku pimpinan birokrasi sudah disampaikan kepada seluruh ASN khususnya di jajaran Pemprov Bengkulu untuk tidak berpolitik praktis," kata Hamka di Kota Bengkulu, Selasa.
Hal tersebut dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
Bahkan, kata dia, ASN diminta untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun dalam Pemilu 2024 nantinya.
"Perlu diketahui bersama bahwa menurut Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI ada pasal pidana nya jika ada ASN yang ikut berpolitik," ujarnya.
Oleh sebab itu, pihaknya terus mengingatkan seluruh ASN di seluruh Provinsi Bengkulu untuk tidak ikut berpartisipasi dan berhati-hati dalam menyikapi persoalan politik praktis.
Sementara itu, untuk menjaga stabilitas dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 membutuhkan kerjasama semua pihak agar pemilu dapat berjalan aman, kondusif, tertib dan lancar.
Ia mengatakan bahwa peran pemerintah daerah dalam mensukseskan Pemilu dengan menyiapkan anggaran untuk penyelenggaraan Pemilu termasuk anggaran untuk pengamanan Pemilu dan menyiapkan data awal untuk dilakukan verifikasi oleh penyelenggara Pemilu.
"Akan menjamin stabilitas politik dan keamanan dengan bekerja sama aparat penegak hukum termasuk pihak inteligen negara serta akan menjamin netralitas ASN. Itulah peran dan fungsi dari pemerintah dalam mensukseskan pemilihan umum," ujar Hamka.
Dia mengatakan Pemilu tidak dapat berjalan lancar jika tidak ada anggaran, oleh karena itu Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menyiapkan dana hibah untuk penyelenggaraan Pemilu nanti.
"Sedangkan anggaran berupa hibah untuk penyelenggaraan Pemilu masih dalam verifikasi untuk dianggarkan dalam APBD pemerintah Provinsi Bengkulu," katanya.
Pewarta: Anggi Mayasari
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2023
