Sekretaris Komisi C DPRD Surabaya Agoeng Prasodjo di Surabaya, Kamis, mengingatkan, agar Ikhsan tetap netral dalam urusan perpolitikan karena sekda masih berstatus aparatur sipil negara (ASN).
"Sekda tidak boleh mencampuri urusan politik dari partai manapun apalagi menjelang Pemilu Legislatif dan Pilkada Surabaya pada 2024," kata dia.
Selain itu, kata dia, sekda menjadi posisi strategis dan di atas kepala dinas karena tidak hanya harus mampu di bidang manajerial, tapi juga memahami regulasi.
Apalagi, sekda ini juga menjadi kepala tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Sehingga apa yang menjadi konsentrasi dari Wali Kota Surabaya harus bisa dilaksanakan terutama urusan dengan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau keluarga miskin.
"Kalau sekda tidak paham itu, ya repot juga. Kami berharap Pak Ikhsan mampu mengemban pekerjaan barunya sebagai sekda," ujar dia.
Sebelum nama Ikhsan keluar, ada nama Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya Lilik Arijanto dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya R Rachmad Basari yang masuk dalam bursa pemilihan sekda. Ketiga nama itu diserahkan ke Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan kemudian terpilih Ikhsan.
Diketahui Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melantik Ikhsan sebagai sekda di Balai Kota Surabaya pada Rabu (25/1).
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya mengatakan, Sekda baru perlu segera menuntaskan pekerjaan rumah (PR) yang berkaitan dengan kondisi Surabaya.
"Ketika dilantik sekda baru, seharusnya kinerja pemkot harus lebih baik dari Pj Sekda. Masih banyak stunting, gizi buruk, pengangguran, dan kemiskinan. Harus punya target penurunan kemiskinan, stunting zero yang baru kecuali yang ada bawaannya," ujar Eri.
Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2023
