“Mengingat pada saat ini kita sedang dalam proses untuk menyelenggarakan pemilihan umum 2024 dan biasanya calon presiden serta wakil presiden harus mengacu kepada visi dan misi Indonesia yang tertuang di dalam RPJPN, maka Bappenas mempercepat penyusunan RPJPN yang seharusnya bisa dimulai tahun depan,” ujarnya di Gedung Kementerian Bappenas, Jakarta, Kamis.
Pernyataan ini disampaikan dalam kegiatan kick-off penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun (KLHS RPJPN) 2025-2045: Penjaringan Isu Pembangunan Berkelanjutan.
Dia menekankan bahwa RPJPN 2025-2045 harus segera diselesaikan agar bisa menjadi acuan resmi bagi calon presiden dan wakil presiden yang akan menyampaikan visi-misinya di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Baca juga: Bappenas sebut pembiayaan ketahanan iklim masih tertinggal
Berdasarkan visi Indonesia Emas 2045, Indonesia hendak mencapai negara berpendapatan tinggi sebelum tahun 2045.
“Indonesia ingin keluar dari middle income trap sebelum 2045 agar kita bisa setara dengan negara-negara berpendapatan tinggi. Oleh sebab itu, tugas kita di dalam RPJPN 2025-2045 salah satunya adalah kita harus berlari cepat agar kita bisa menjadi negara maju sebelum 2045,” kata dia yang juga menjadi Ketua Tim Penyusun RPJPN 2025-2045.
Saat ini, pihaknya sedang menyelesaikan rancangan teknokratik dokumen tersebut yang diharapkan naskah akademiknya sudah rampung pada akhir Februari 2023. Kemudian, konsultasi publik dapat dilakukan pada Maret 2023 dan rancangan akhir pada Juli 2023.
“Sepanjang kita melakukan konsultasi publik, secara paralel kajian dari KLHS akan dikerjakan karena harus ada penyelarasan antara KLHS dengan dokumen rancangan awal RPJPN sampai dengan rancangan akhir. Harapannya, Juli 2023 RPJPN bisa dibahas bersama DPR dan September 2023 sudah jadi Undang-Undang (UU) yang nanti jadi acuan bagi calon presiden dan wakil presiden,” ungkap Amalia.
Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Vivi Yulaswati, KLHS RPJPN 2025-2045 merupakan KLHS pertama untuk RPJPN.
Baca juga: Bappenas: Indonesia teguhkan posisi sebagai negara maritim di 2045
Selama ini, lanjutnya, dokumen perencanaan selalu disertai oleh KLHS. Namun, penyertaan KLHS untuk RPJPN baru pertama dilakukan pada saat ini.
“Oleh sebab itu, mari kita sama-sama mendukung penyusunan KLHS ini melalui partisipasi, diskusi yang konstruktif dan kolaborasi melalui berbagai event agar kita bisa betul-betul memastikan daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat dipakai sebagai referensi untuk mencapai target-target pembangunan. Selain itu memastikan isu-isu pembangunan berkelanjutan dapat diatasi untuk dapat mencapai visi dan sasaran Indonesia Emas 2045,” ucap Vivi.
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2023
