Penghargaan ini akan kami jadikan motivasi, sekaligus bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kinerja berdasarkan butir-butir penilaian yang telah ditetapkan
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM ) meraih Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 berdasarkan Opini Pengawalan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dari Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman RI) dengan zona tertinggi atau zona hijau dengan skor 88,13.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesmenKopUKM) Arif Rahman Hakim mengungkapkan terima kasih kepada Ombudsman RI atas penghargaan kepada KemenKopUKM yang diserahkan di Kantor KemenKopUKM, Jakarta, Jumat.

Menurutnya, penghargaan ini bisa menjadi penyemangat bagi jajaran KemenKopUKM untuk meningkatkan pelayanan publik.

"Penghargaan ini akan kami jadikan motivasi, sekaligus bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kinerja berdasarkan butir-butir penilaian yang telah ditetapkan," kata SesKememkopUKM.

Menurut Arif, meskipun KemenKopUKM sudah mendapatkan penilaian yang baik, namun pihaknya tidak akan berpuas diri dan akan terus meningkatkan standar pelayanan publik dari mulai hal kecil.

"Kita bisa mulai dari hal-hal kecil seperti menyediakan minuman dan makan kecil kepada tamu dan mengantarkan tamu ke ruangan yang ingin dituju,” ucapnya.

Selain itu pihaknya juga bertekad untuk terus memaksimalkan fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan harapan dapat memberikan moment of truth atau kesan baik kepada tamu-tamu yang datang ke kantor KemenkopUKM.

Adapun pada 2022, terdapat 12 Kementerian/Lembaga yang meraih zona hijau dalam Kepatuhan Standar Pelayanan Publik, termasuk di dalamnya KemenKopUKM RI.

Selebihnya, masih berada di zona kuning dan merah yang menurut Ombudsman RI harus terus ditingkatkan dari sisi pelayanan publiknya terutama bagi mereka yang masih berada di zona merah dan kuning tersebut.

Baca juga: Teten: 2023 jadi momentum UMKM kuasai pasar domestik
Baca juga: Ombudsman: Pelayanan publik lima kabupaten di Malut rendah
Baca juga: Majene raih predikat zona hijau penilaian kepatuhan pelayanan publik
 

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2023