Gandeng UB, Pemkot Mojokerto gelar konsultasi publik RPD 2024-2026

Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto, Jawa Timur, menggelar forum konsultasi publik untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Mojokerto tahun 2024-2026, dengan menggandeng tenaga ahli dari Universitas Brawijaya, Malang, Andy Kurniawan SAP, MAP.

Dalam taklimat media yang diterima dari Pemkot Mojokerto, Selasa disebutkan bahwa melalui forum yang digelar di ruang Sabha Mandala Madya ini, pemkot menjaring aspirasi dari sejumlah pimpinan perusahaan, akademisi, organisasi masyarakat, organisasi profesi, organisasi wanita, serta pelaku UMKM.

Berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI nomor 52 tahun 2022, wali kota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023 diamanatkan untuk segera menyusun RPD tahun 2024 – 2026, serta memerintahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera menyusun rencana strategis (renstra) tahun 2024-2026.

"Atas dasar itulah kita bersilaturahmi melalui forum konsultasi publik ini, bagian dari amanah inmendagri 52 tersebut," kata Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari.

Lebih lanjut perempuan yang akrab disapa Ning Ita tersebut menjelaskan bahwa penyusunan RPD ini menjadi penting karena akan menjadi guidance (panduan) bagaimana pembangunan Kota Mojokerto selama tiga tahun ke depan.

"Ini akan menjadi panduan bagi seluruh OPD dalam bekerja tiga tahun ke depan setelah masa jabatan wali kota ini berakhir di tahun ini," katanya.

Sebagai dasar penyusunan RPD tahun 2024-2026, adalah visi-misi dalam RPJMD Kota Mojokerto tahun 2005-2025, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJMD tahap keempat, serta isu strategis aktual.

"Saya berharap seluruh stakeholder yang hadir ini bisa memberikan sumbangsih saran dan masukan untuk menyempurnakan, kita bersama-sama kuatkan sinergi dan kolaborasi untuk kebaikan Kota Mojokerto ke depan," kata Ika Puspitasari.

Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Mojokerto Agung Moeljono mengatakan bahwa di dalam penyusunan RPD 2024-2026 harus bisa menjaga kesinambungan antara pusat, provinsi, dengan kabupaten/kota, mengingat jelang pilkada serentak yang akan dilaksanakan di tahun 2024.

"Jadi ini harus ada kesinambungan karena belum ada wali kota definitif, maka wali kota yang sekarang yang diberi tugas menyusun ini, supaya pembangunan ke depan ketika tidak ada wali kota definitif masih tetap menjaga kesinambungan dengan program pemerintah pusat maupun provinsi," katanya.

Pemkot Mojokerto telah menentukan arah kebijakan pembangunan tahun 2024-2026 sebagai berikut,

Tahun 2024 "Menguatkan Ketahanan ekonomi kota melalui optimalisasi potensi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang didukung dengan pembangunan infrastruktur berkelanjutan serta transformasi tata kelola pemerintahan".

Tahun 2025 "Memantapkan pertumbuhan ekonomi melalui implentasi green economy dan penguatan kerjasama antardaerah".

Lalu pada Tahun 2026 " Penguatan daya saing SDM untuk akselerasi pembangunan yang inklusif dalam rangka menjaga kualitas hidup masyarakat berbasis social capital".