“Antar-OPD bisa berjalan bersama atau berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan, sehingga upaya pengentasannya tidak parsial dan begitu masuk ke sasaran, semua problem yang menjadi kewajiban kita untuk diselesaikan, bisa kita lakukan di sana," kata Sekda saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa.
Baca juga: Angka kemiskinan Jateng naik jadi 3,86 juta jiwa
Sekda menyampaikan ketika pemerintah turun di suatu daerah untuk mengentaskan kemiskinan, sebetulnya seluruh basis datanya ada di tempat tersebut.
"Kalau bicara masalah kemiskinan, sebetulnya basis datanya di satu tempat. Di desa itu, begitu bicara masalah kemiskinan, pasti di situ juga bicara soal stunting, di situ pasti ada angka anak putus sekolah. Maksudnya, begitu kita terjun kesana, mohon itu semuanya dikover," ujarnya.
Menurut dia, data yang valid merupakan senjata penting untuk mengambil kebijakan yang tepat dalam pengentasan kemiskinan.
Dengan data yang valid, lanjut dia, pemerintah akan lebih bisa akseleratif menyelesaikan berbagai persoalan yang terkait dengan kemiskinan.
“Untuk mencapai target pengentasan kemiskinan ekstrem, kami mengerahkan berbagai sumber daya yang ada, baik dari APBN, APBD maupun sumber-sumber, lain seperti CSR dan Baznas,” katanya.
Baca juga: Jateng siap hapus kemiskinan ekstrem pada 2024
Baca juga: Jateng siap turunkan kemiskinan di 83 desa melalui pendampingan OPD
Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengizinkan para kepala desa menggeser alokasi penggunaan bantuan dari Pemprov Jateng untuk penanganan kemiskinan ekstrem di sejumlah wilayah.
“Saya mendorong kalau di level desa yang miskin, bahkan di situ ada kemiskinan ekstrem, bantuannya boleh digeser ke sana, nanti saya izinkan. Umpama bantuan dari provinsi mau dipakai untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem ini nanti akan saya izinkan," ujarnya.
Pewarta: Wisnu Adhi Nugroho
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2023
