Ia mengapresiasi langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah menerapkan instrumen Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0 selama satu tahun terakhir.
"Lembaga jasa keuangan harus dibangun visinya untuk tampil sebagai lembaga jasa keuangan yang berkontribusi terhadap isu-isu lingkungan yang mengancam kehidupan, seperti perubahan iklim maupun hancurnya keanekaragaman hayati," kata Sonny di Jakarta, Rabu.
Pada 20 Januari 2022 lalu, Presiden Joko Widodo meresmikan Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0 dalam kegiatan pertemuan tahunan industri jasa keuangan.
Baca juga: Bank BTPN salurkan pembiayaan hijau Rp6,7 triliun
Baca juga: BTPN dan SMBC beri pembiayaan hijau Rp1,46 triliun ke PLN
Taksonomi Hijau merupakan sebuah panduan aktivitas ekonomi hijau yang berisikan daftar klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya perlindungan lingkungan hidup serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Instrumen itu adalah bagian dari peta jalan Keuangan Berkelanjutan Tahap II yang juga digunakan sebagai acuan bagi penyusunan pemberian insentif dan disinsentif dari berbagai kementerian dan lembaga.
Taksonomi Hijau bisa memberikan pemahaman lebih baik dan memudahkan pelaku jasa keuangan mengklasifikasi aktivitas hijau dalam mengembangkan portofolio produk maupun jasa keuangan.
Selain itu, instrumen tersebut juga dapat membantu proses pemantauan berkala dalam implementasi penyaluran kredit, pembiayaan dan investasi ke sektor hijau serta mencegah potensi pelaporan aktivitas hijau yang kurang tepat atau greenwashing.
"Taksonomi penting untuk menjadi rambu agar lembaga jasa keuangan tidak menyalurkan kredit ke perusahaan yang bisa bermasalah dari sisi lingkungan dan dicabut izinnya," kata Sonny.
Organisasi yang bergerak dalam bidang advokasi, Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia bersama Universitas Trisakti mengeluarkan hasil analisis terkait tinjauan keuangan berkelanjutan di Indonesia.
Selama implementasi satu tahun Taksonomi Hijau tersebut ada ribuan izin yang dicabut oleh pemerintah.
Sebanyak 10 kreditur teratas grup perusahaan terafiliasi yang dicabut tersebut sudah menerima sekitar 26,62 miliar dolar AS dalam bentuk utang dan penjaminan yang disalurkan sejak tahun 2017 sampai 2022.
"Kami berpandangan bahwa Taksonomi Hijau ini perlu diteruskan dan ditingkatkan. Ke depan, kami membayangkan perlu ada regulasi terkait pembatasan pembiayaan sesuai dengan klasifikasi Taksonomi Hijau," kata Kepala Kampanye dan Pendidikan Publik TuK Indonesia Linda Rosalina.
Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa ada beberapa catatan terkait tren pembiayaan hijau saat ini, yaitu pengungkapan aspek lingkungan paling rendah, pengungkapan aspek sosial paling tinggi yang erat kaitannya dengan pembiayaan UMKM, dan porsi dana yang besar masih disalurkan kepada sektor yang merisikokan hutan.*
Baca juga: Bappenas: Akselerasi ekonomi hijau perlu kolaborasi dengan pebisnis
Baca juga: Perbankan Sulsel komitmen dukung pembiayaan hijau
Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2023
