GTRA itu salah satu fungsinya adalah melakukan komunikasi, dialog, negosiasi, merumuskan kebijakan, yang pada akhirnya kebijakan pemerintah itu bermanfaat bagi keadilan sosial bagi seluruh rakyat IndonesiaJakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengusulkan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, sebagai tuan rumah Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2023.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni mengatakan Kepulauan Riau diusulkan sebagai tuan rumah pelaksanaan GTRA Summit 2023 selaras dengan salah satu isu yang akan dibahas, yakni pemberian kepastian hukum kepada masyarakat yang hidup di atas laut.
"Ada tema-tema yang akan kita bincangkan, salah satunya kita ingin memberikan sertifikat kepada masyarakat pesisir di Kepulauan Riau. Ini satu tema yang meneruskan ide yang kita rumuskan di GTRA Summit Wakatobi," ujar Raja dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat.
GTRA Summit merupakan upaya Kementerian ATR/BPN untuk memberikan keadilan berupa hak atas tanah terhadap tiap lapisan masyarakat melalui program reforma agraria.
Dengan forum yang melibatkan masyarakat dan berbagai kementerian/lembaga, GTRA Summit dijalankan guna mencari solusi dari masalah yang dihadapi masyarakat, dalam hal ini terkait dengan pemberian hak atas tanah.
"GTRA itu salah satu fungsinya adalah melakukan komunikasi, dialog, negosiasi, merumuskan kebijakan, yang pada akhirnya kebijakan pemerintah itu bermanfaat bagi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Raja.
Lebih lanjut, forum GTRA Summit diperlukan untuk menghilangkan ego sektoral setiap kementerian/lembaga yang dinilai menjadi hambatan dalam melegalisasi aset masyarakat.
"Sengkarut masalah ini harus kita selesaikan sehingga GTRA ini berfungsi untuk menata kembali tentang kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah," ujarnya,
Dalam rapat persiapan GTRA Summit 2023, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad berharap dapat tercipta solusi atas masalah pertanahan para nelayan yang sudah puluhan tahun hidup di perairan Kepulauan Riau.
"Jadi ini akan kita fokuskan ke masyarakat nelayan yang ada di pesisir dan di atas laut, yang memang hadir di Kepulauan Riau ini sebelum kami-kami ini lahir, tapi sampai hari ini belum mendapatkan kepastian hukum," ujar Ansar.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Karimun Aunur Rafiq menjelaskan soal kesiapan Karimun menjadi tuan rumah dari GTRA Summit 2023. Dia juga membawa Wamen ATR beserta jajaran berkeliling untuk menunjukkan bagaimana kondisi infrastruktur yang ada di Karimun.
Baca juga: Menteri ATR/BPN minta GTRA bantu warga kepastian hukum lahan
Baca juga: Wapres sebut implementasi Program Reforma Agraria junjung persatuan
Baca juga: Presiden minta sistem aplikasi penerbitan sertifikat hitungan jam
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2023
