Berdasarkan pengalaman kami mengoordinasikan 46 kantor perwakilan Bank Indonesia se-nusantara, sinergi sangat krusial di sini dalam mengawal perekonomianJakarta (ANTARA) - Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dwi Pranoto dalam uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang diadakan Komisi XI DPR RI, mengatakan sinergi menjadi kunci penting untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi menuju Indonesia maju.
"Sinergi kebijakan yang telah baik selama ini perlu dilanjutkan dan ditingkatkan agar menjadi elemen strategis dalam memperkuat ketahanan kebangkitan perekonomian kita," kata Dwi dalam uji kepatutan dan kelayakan di DPR RI, Jakarta, Senin.
Komisi XI DPR RI mengadakan uji kepatutan dan kelayakan terhadap dua Calon Deputi Gubernur BI, yakni Kepala Departemen Regional Dwi Pranoto dan Kepala Departemen Sistem Pembayaran BI Filianingsih Hendarta.
Dalam acara itu, Dwi menuturkan implementasi kebijakan pusat tidak bisa berjalan secara optimal apabila tidak ada mekanisme operasionalisasi daerah yang lebih solid.
"Berdasarkan pengalaman kami mengoordinasikan 46 kantor perwakilan Bank Indonesia se-nusantara, sinergi sangat krusial di sini dalam mengawal perekonomian," ujarnya.
Menurut dia, kekuatan dalam menyinergikan peran pusat dan daerah akan sangat strategis dalam membumikan kebijakan yang ditempuh sehingga transmisi kebijakan BI semakin kuat dan memberikan nilai tambah yang terus semakin meningkat.
"Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan dalam balutan sinergi kita ini tidak hanya untuk pertumbuhan domestik yang lebih tinggi namun juga menjadi lebih inklusif dan terasa di seluruh lapisan masyarakat kita," tuturnya.
Bersama dengan semangat sinergi, ia menyakini penguatan kebijakan perlu terus dilakukan termasuk untuk kebijakan BI. BI perlu tetap berperan strategis dalam menjaga stabilitas makro ekonomi, sistem pembayaran dan sistem keuangan dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia maju.
Dwi mengatakan kebijakan yang ditempuh dengan dukungan inovasi yang kuat akan diarahkan untuk memperkuat ekonomi domestik. Kebijakan makro ekonomi perlu inovatif, terukur dan berdampak masif.
"Kami mempertajam strategi pengendalian inflasi di sini yang bersifat quick win melalui penguatan sinergi pusat dan daerah dalam pengendalian inflasi pangan," ujarnya.
Selain itu, kebijakan ditujukan pada upaya untuk mempercepat kebangkitan ekonomi nasional menuju Indonesia maju melalui penguatan kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran dan transformasi sektor riil. Kebijakan juga diarahkan untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi.
Konsistensi dari implementasi berbagai inovasi dan sinergi kebijakan yang akan ditempuh untuk membangun sumber pertumbuhan ekonomi baru seperti usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) go global dan go digital, serta ekonomi syariah dan hijau, akan terus dipertahankan dan diperkuat.
"Untuk itu, optimalisasi peran kantor perwakilan kami di daerah di seluruh Nusantara akan menjadi elemen penting," ujarnya.
Baca juga: Calon deputi gubernur BI fokus transformasi ekonomi keuangan digital
Baca juga: BI catat modal asing keluar bersih Rp590 miliar selama sepekan
Baca juga: BPS catat inflasi Jakarta 0,09 persen dipicu penurunan harga BBM
Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2023
