di negara maju, masyarakatnya cenderung menggunakan transportasi umumJakarta (ANTARA) - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth menyebut peningkatan layanan dan promosi penggunaan transportasi bisa menyelesaikan kemacetan di Jakarta.
Menurut Kenneth, kemacetan di Jakarta terjadi akibat belum maksimalnya penggunaan transportasi umum ditambah pelayanan yang masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga.
"Kemacetan di Jakarta terjadi karena banyak masyarakatnya yang masih menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan transportasi umum. Sementara di negara maju, masyarakatnya cenderung menggunakan transportasi umum. Karenanya perlu didorong untuk peningkatan pelayanan agar lebih memaksimalkan penggunaan transportasi umum," kata Kenneth dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.
Masalah ini juga, kata Kenneth, diperparah dengan adanya proyek konstruksi jalan, kecelakaan lalu lintas, serta faktor cuaca, padahal saat ini moda transportasi publik Jakarta sudah semakin beragam mulai dari TransJakarta, KRL, hingga MRT, akan tetapi terkesan Pemprov DKI Jakarta tidak mampu mengajak warganya beralih ke transportasi umum.
"Pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jakarta sangat berdampak sekali terhadap peningkatan mobilitas masyarakat, seharusnya sarana transportasi publik diperluas cakupan rutenya, kualitas kenyamanan juga harus ditingkatkan untuk menarik minat masyarakat menggunakan transportasi publik," kata Ketua Ikatan Keluarga Alumni PPRA LXII Lemhannas RI ini.
Lebih lanjut, menurut Kenneth, penanganan kemacetan juga tidak hanya cukup pada perbaikan fasilitas dan regulasi yang mendukung di Jakarta saja, akan tetapi juga diperlukan kerja sama yang baik antar daerah termasuk dengan kawasan penyangga dalam menangani masalah ini.
"Buang segala macam ego sektoral sehingga bersama bisa membuat satu formula yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan macet ini. Karena mobilitas orang di Jakarta tidak hanya dipengaruhi oleh masyarakat Jakarta, tapi sebagian besar juga dari luar, khususnya daerah penyangga," tutur dia.
Kenneth juga menilai Pemprov DKI Jakarta bisa membuat terobosan dengan mengintegrasikan sistem kendali yang utuh agar dapat membantu penyelesaian kemacetan di kota, seperti alat kendali berupa software yang dipasang di sistem Jakarta Smart City, yang penggunaannya memungkinkan pengelola mengetahui berapa jumlah kendaraan yang lewat, dan kecepatannya serta bisa mengontrol keaktifan lampu lalu lintas secara efisien dan sesuai kebutuhan.
"Buat satu sistem yang terintegrasi untuk bisa melihat dan mengontrol situasi di jalan-jalan utama, dengan sistem ini kita bisa melihat apakah di jalan tertentu ada kemacetan atau tidak, dan kita bisa melihat apa yang menyebabkannya dan bisa langsung memberikan solusi," kata Kenneth.
Dengan sistem yang terintegrasi, kata Kenneth, Pemprov DKI Jakarta juga bisa mengontrol kondisi dan situasi di halte Transjakarta, MRT atau transportasi publik lainnya terkait dengan kapasitas pelayanan.
Menurut Kenneth, parkir liar juga menjadi satu masalah yang berdampak pada permasalahan kemacetan di Jakarta, dan menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus di selesaikan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Heru, kata dia, harus membuat satu perjanjian aturan main yang jelas dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dalam berkolaborasi untuk mengurai kemacetan seperti operasional truk besar dan lainnya, terlebih jumlah kendaraan pribadi juga terus meningkat.
Di mana, berdasarkan data kendaraan yang diterbitkan oleh Korlantas Polri, pada Kamis 26 Januari 2023, total kepemilikan mobil pribadi di Jakarta yakni 3.614.575 unit dan sepeda motor 17.252.412 unit, dan selalu meningkat setiap harinya.
"Harus ada perjanjian agar Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya bisa memaksimalkan peran anggotanya dalam membantu Pemprov DKI Jakarta untuk menyelesaikan permasalahan ini," tuturnya.
Kenneth mengakui dalam mengatasi kemacetan di Jakarta tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena seringkali ada benturan kepentingan.
Namun, dia yakin dengan keterlibatan seluruh pihak mulai dari pejabat sampai masyarakat yang sadar akan tugas dan peranannya masing-masing, bisa mengatasi kemacetan.
"Pemprov DKI juga harus mempunyai konsep yang jelas, inovatif dan visioner kemudian harus punya nyali yang berani untuk membuat suatu terobosan yang solutif. Intinya jadi pemimpin harus mempunyai kemauan yang keras, ulet, tekun dan harus berani mengambil resiko," ucapnya.
Sebelumnya, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman mengakui terjadi peningkatan kemacetan di jalanan Jakarta, di mana peningkatan kemacetan yang terjadi hingga 48 persen (Desember 2022) dari sebelumnya tahun 2020 34 persen.
Menurut Latif, angka tersebut menunjukkan tambahan durasi perjalanan yang harus dialami pengendara akibat macet. Latif menyebut kemacetan meningkat seiring dengan semakin tingginya aktivitas masyarakat setelah dicabutnya status pandemi oleh presiden, sehingga menjadi sinyal meningkatnya perekonomian.
Baca juga: Ada kemungkinan penutupan titik putar balik bertambah
Baca juga: Heru proyeksi kemacetan Jakarta berkurang setelah IKN pindah
Baca juga: Dishub DKI siagakan petugas di 27 titik putaran balik
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2023
