"Pemerintah dari pusat, daerah dan desa, pihak ketiga, akademisi, media massa dan masyarakat luas harus saling bersinergi untuk menjadikan desa maju, mandiri dan sejahtera," kata Eko dalam keterangannya diterima di Jakarta, Rabu.
Dia menyampaikan itu ketika Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Rapat yang digelar Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Bina Pemdes Kemendagri) itu juga sebagai peringatan sembilan tahun lahirnya UU Desa.
Eko menjelaskan sejauh ini Bina Pemdes Kemendagri telah melakukan kerja sama dengan berbagai kampus, seperti Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk bersinergi membangun desa di Indonesia.
"Kita mengharapkan dapat menjalin kerja sama dengan kampus lain," katanya.
Dia mengingatkan keinginan untuk memajukan desa merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan visi Indonesia 2045 seperti yang sering disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Eko memaparkan secara singkat sejarah desa di Indonesia, baik sebelum masa kolonial maupun pada masa kolonial sampai Indonesia merdeka.
"Apakah desa-desa di Indonesia baru ada ketika masa kolonial? Tidak. Sejak zaman kerajaan-kerajaan sudah ada. Prasasti-prasasti sudah menyebut desa," tuturnya.
Bahkan, menurutnya desa memiliki peran penting dalam setiap era. Oleh karena itu, setiap era mengeluarkan aturan yang mengatur tentang desa.
Baca juga: Teknologi bantu memajukan pendidikan
Baca juga: 235 desa telah mendapat pendampingan untuk memajukan kebudayaan
Baca juga: Teknologi bantu memajukan pendidikan
Baca juga: 235 desa telah mendapat pendampingan untuk memajukan kebudayaan
Eko mengatakan setelah sembilan tahun menerapkan UU Nomor 6 Tahun 2014, ada banyak capaian dan kemajuan yang dicapai desa. Pemberlakuan UU itu juga menjadi dasar pengalokasian dana desa.
Untuk itu, kata dia berbagai kemajuan yang dicapai harus terus diperbaiki untuk mencapai desa maju, mandiri dan sejahtera. UU Nomor 6 Tahun 2014 disahkan pada 15 Januari 2014, setelah melalui proses panjang, atau membutuhkan waktu sekitar delapan tahun.
"Jadi sangat tidak mudah untuk membahas UU ini. Namun, dengan perjuangan bersama semua pihak, UU ini bisa direalisasikan," ujarnya.
Hingga saat ini, terdapat 75.266 desa dan 8.498 kelurahan, yang tersebar di 7.277 kecamatan, 416 kabupaten dan 98 kota di 38 provinsi di Indonesia.
Menurut Eko untuk mempercepat kemajuan desa, maka desa-desa juara dalam lomba desa setiap tahun harus dijadikan model dalam pengembangan desa.
"Memang, meski menjadi desa juara, tidak berarti sudah sempurna, tetapi hal itu menjadi contoh untuk memajukan desa yang lebih baik dari waktu ke waktu," ucap Eko.
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2023
