"Peran itu sangat penting, mengingat Indonesia telah memasuki tahun politik," kata Ahmad Rofiq dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.
Dia menegaskan moderasi beragama menjadi sangat penting di tengah tingginya konflik yang disebabkan ajaran-ajaran kebencian dan kepentingan kelompok.
"Harus disadari bahwa sejak keran demokrasi dan kebebasan dibuka, ternyata banyak kasus yang muncul dengan cara mereka mengusung ajaran-ajarannya yang cenderung menganggap paham mereka sendiri yang benar," jelasnya.
Rofiq menekankan bahwa dalam moderasi beragama agar tidak menjadikan masjid sebagai senjata politik atas nama agama.
Baca juga: PW DMI Jawa Bali usulkan Muktamar Juli 2023
Baca juga: DMI serukan sterilisasi masjid dari politik praktis saat Ramadhan
Dia menjelaskan pihaknya akan menjalin kerja sama dengan Kementerian Agama untuk menguatkan peran masjid sebagai pusat moderasi beragama.
Ia mengatakan pihaknya berencana membentuk tim pelatih yang akan disebar ke cabang DMI di daerah-daerah untuk menyosialisasikan moderasi beragama. Para pelatih tersebut akan mendapat sesi "training of trainers" (TOT) sebelum turun ke daerah.
"Sudah ada instruktur nasionalnya, kemudian ada pelatihan agar bisa mendiseminasi seperti apa gambaran moderasi beragama itu," jelasnya.
Sementara itu, Direktur Program DMI Pusat Munawar Fuad mengapresiasi langkah dan inisiatif Pengurus Wilayah DMI Jateng dalam mendorong peran masjid sebagai pusat moderasi beragama.
Fuad menyebut moderasi beragama adalah solusi dan penengah konflik yang timbul akibat adanya perbedaan dan kelompok kepentingan. DMI Jawa Tengah pantas dijadikan panutan dalam upaya mengatasi tantangan yang menghambat terwujudnya moderasi beragama.
Fuad mengapresiasi komitmen Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang berupaya menjadikan wilayahnya sebagai pelopor gerakan penguatan keberagamaan yang lebih moderat, toleran, dan damai.
Pewarta: Fauzi
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2023
