Washington (ANTARA) - Pemerintah AS pada Kamis (2/3/2023) meminta perusahaan-perusahaan untuk memastikan mereka mematuhi sanksi terkait Rusia yang diberlakukan setelah invasi Moskow ke Ukraina.

AS memperingatkan bahwa kegagalan untuk melakukannya dapat menyebabkan potensi penuntutan atau tindakan penegakan hukum.

Bisnis harus menyadari taktik yang digunakan untuk menghindari pembatasan dan sanksi terhadap Rusia, termasuk penggunaan perusahaan cangkang, alias, dan informasi pengiriman yang dikaburkan, di antara tanda-tanda peringatan lainnya, Departemen Kehakiman, Perdagangan, dan Keuangan AS mengatakan dalam pemberitahuan bersama.

Panduan tersebut menyebutkan negara-negara seperti China, Armenia, Turki, dan Uzbekistan sebagai negara yang digunakan sebagai transshipment point untuk "secara ilegal mengalihkan barang-barang terlarang ke Rusia atau Belarusia."

"Bisnis dari semua lapisan harus bertindak secara bertanggung jawab dengan menerapkan kontrol kepatuhan yang ketat," tambah pemberitahuan bersama itu.

Amerika Serikat, Eropa, dan mitra lainnya telah memberlakukan sejumlah sanksi terhadap berbagai individu dan entitas setelah pasukan Rusia menginvasi Ukraina setahun yang lalu, berusaha menimbulkan kerugian ekonomi di Moskow. Sanksi membekukan aset AS dan mencegah bisnis dilakukan dengan pihak yang terkena sanksi.

Departemen mengatakan "aktor jahat terus berusaha menghindari sanksi terkait Rusia dan kontrol ekspor," termasuk melalui penggunaan perantara pihak ketiga.

Departemen Perdagangan AS juga baru-baru ini memberlakukan pembatasan ekspor pada hampir 90 perusahaan Rusia dan negara ketiga, termasuk beberapa di China, karena terlibat dalam penghindaran sanksi untuk mendukung sektor pertahanan Rusia dan melarang mereka membeli barang-barang seperti semikonduktor. AS juga bekerja untuk mencegah komponen yang ditemukan di pesawat tak berawak Iran masuk ke medan perang Ukraina.


Baca juga: Imbas sanksi, aplikasi bank digital Rusia dihapus dari App Store
Baca juga: Rubel jatuh saat periode pajak berlalu, arus masuk valas lebih rendah
Baca juga: Menkeu Prancis: G20 harus kutuk Rusia atas perang di Ukraina

Penerjemah: Apep Suhendar
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2023