Capaian program perhutanan sosial 2015 - 2019 menunjukkan adanya ketimpangan gender dalam pengelolaan hutan oleh masyarakat
Jakarta (ANTARA) - Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial dan Budaya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Eko Novi Ariyanti mengatakan masih adanya ketimpangan gender dalam isu perhutanan sosial, khususnya dalam pengelolaan hutan oleh masyarakat.

"Capaian program perhutanan sosial 2015 - 2019 menunjukkan adanya ketimpangan gender dalam pengelolaan hutan oleh masyarakat," kata Eko Novi Ariyanti dalam Media Talk, di Jakarta, Jumat.

Eko Novi Ariyanti menuturkan akses perempuan terhadap tanah melalui perhutanan sosial jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan akses laki-laki.

Kemudian mengutip hasil survei Katadata tahun 2020, dia mengatakan bahwa dari 103 kelompok usaha perhutanan sosial yang menjadi responden, sebanyak 94 persen merupakan kelompok yang anggota dan pengurusnya didominasi laki-laki.

Hanya 5 persen anggota dan pengurusnya perempuan dan satu persen memiliki anggota serta pengurus yang seimbang antara laki-laki dan perempuan.

Baca juga: Kementerian PPPA dorong pengarusutamaan gender pada perhutanan sosial

Ia menyebut peran sebagian besar perempuan yang terlibat dalam kelompok perhutanan sosial baru sebatas pada pengelolaan administrasi dan pencatatan.

"Dan kadang-kadang mereka hanya ditugaskan pada saat penanaman dan juga pemanenan. Hanya sebatas seperti itu, tidak pada posisi yang strategis," kata Eko Novi Ariyanti.

Dikatakannya, isu gender dalam reformasi agraria dan perhutanan sosial itu bisa terlihat dari pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang telah diterapkan, namun partisipasi perempuan masih rendah dalam upaya pengelolaan hutan.

"Tidak semua masyarakat mendapat kesempatan dan akses yang sama untuk berpartisipasi dalam mengelola hutan," ujar Eko Novi Ariyanti.

Kemudian perhutanan sosial yang cenderung menguntungkan elit laki-laki dan menguatkan dominansi laki-laki dalam mengelola hutan.

Norma dan persepsi sosial juga banyak mempengaruhi partisipasi perempuan dalam pengelolaan hutan. "Perempuan cenderung memegang peran domestik dalam rumah tangga, sementara pengelolaan hutan identik dengan ranah publik yang didominasi laki-laki," katanya.

Baca juga: KLHK sebut realisasi perhutanan sosial capai 5,31 juta hektare

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2023