Tahun ini kita targetkan bisa bertambah 50 ribu hektare. Target ini sama dengan target 2023Padang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan luas perhutanan sosial di daerah itu bisa bertambah seluas 50 ribu hektare pada 2024 untuk membantu meningkatkan pendapatan petani hutan.
"Tahun ini kita targetkan bisa bertambah 50 ribu hektare. Target ini sama dengan target 2023," kata Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Yozarwardi di Padang, Senin.
Ia menyebut program perhutanan sosial terbukti mampu meningkatkan pendapatan petani hutan. Karena itu Pemprov Sumbar terus berkomitmen untuk memperluas kawasan perhutanan sosial.
Ia merinci pada 2020 pendapatan petani hutan di Sumbar sebesar Rp1.517.160. Angka itu naik 17,31 persen atau setara Rp262.550 pada 2021, menjadi Rp1.779.710.
Pada 2022 pendapatan petani hutan itu kembali naik 11,16 persen dari 2021 atau setara Rp198.657, menjadi Rp1.978.367 dan naik lagi 17,24 persen atau Rp341.144 pada 2023 menjadi Rp2.319.511.
"Pendapatan petani itu sudah makin mendekati UMR Sumbar yang saat ini sekitar Rp2,81 juta," katanya.
Ia menyebut pada 2023, dari target 50 ribu hektare tambahan luas perhutanan sosial, terealisasi 50.410 hektare. Total hingga 2023, luas perhutanan sosial di Sumbar 287.553,78 hektare.
Sementara itu Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi mencatat pada 2023 terjadi penambahan tutupan hutan di Sumbar sekitar tiga ribu hektare.
Senior Advisor KKI Warsi, Rudi Syaf menyebut pada 2022, tutupan hutan di Sumbar seluas 1.737.964 hektare, sedangkan di 2023 berdasarkan analisis citra satelit luas tutupan hutan bertambah menjadi 1.741.848 hektare.
Ia mengatakan pertambahan tutupan hutan itu mayoritas lebih banyak berada di kawasan perhutanan sosial. Mayoritas terjadi akibat suksesi alami. Namun itu bisa terjadi dengan komitmen masyarakat di perhutanan sosial.
Menurut dia, penambahan luas tutupan hutan itu, meski tidak banyak, perlu diapresiasi.
Baca juga: Pendapatan petani hutan di Sumbar naik signifikan tiga tahun terakhir
Baca juga: Perhutanan sosial butuh kolaborasi lintas OPD pacu ekonomi masyarakat
Baca juga: Gubernur Sumbar minta OPD fasilitasi usaha berbasis perhutanan sosial
Baca juga: Legislator: KLHK izinkan Sumbar kelola hutan nagari dan kemasyarakatan
Pewarta: Miko Elfisha
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024
