dijual karena kondisinya tak layak dan sudah tujuh tahun tidak beroperasi.
"Usulannya terus berproses," kata Sekretaris Dinas Perhubungan DKI Ismanto di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu.
Dishub DKI meminta izin melalui Komisi C DPRD DKI untuk menghapus Barang Milik Daerah (BMD) 417 bus tersebut sebagai aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Bus tersebut diusulkan dijual melalui skema lelang dengan perkiraan nilai mencapai sekitar Rp21,3 miliar sesuai penilaian Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP).
Ismanto menambahkan, 417 bus itu terdiri dari 299 bus dengan bahan bakar gas dan 118 lainnya berbahan bakar solar.
Baca juga: Transjakarta pastikan bus mangkrak di Ciputat-Bogor bukan miliknya
Ratusan bus tersebut saat ini berada di sembilan lokasi, yakni di Kantor TransJakarta, Pool Pinang Ranti, Ciganjur, Rawa Buaya, Bus Sekolah Hek, Pesing, Bianglala Ciputat, Terminal Pulo Gebang dan Terminal Pulo Gadung.
Ia menambahkan, proses penghapusan aset sudah dilakukan sejak 2018 hingga saat ini berproses di DPRD DKI melalui Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI.
"Kalau memang disetujui DPRD DKI, nanti BPAD yang melakukan tindak lanjut apakah lelang atau pindah tangan. Tapi dari sisi legislatif, proses menuju itu-nya (usul lelang) harus jelas dulu," katanya.
Berdasarkan data Dinas Perhubungan DKI kapasitas TransJakarta saat ini mencapai sekitar 1,2 juta penumpang per hari didukung 4.700 armada melalui 13 koridor.
Pada 2024 ditargetkan jumlah armada TransJakarta ditambah menjadi 6.960 unit dengan kapasitas mencapai 1,5 juta orang per hari melalui 15 koridor.
Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2023
