Presiden Komisaris SILO John Riady mengungkapkan penajakan investasi tersebut menyusul diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.
"IKN sangat prospektif bagi investasi dan pengembangan sektor kesehatan di Tanah Air. Apalagi saat ini, Indonesia masih menjadi penggerak sekaligus ekonomi terbesar di ASEAN," katanya dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Ia pun mengapresiasi penerbitan PP Nomor 12 Tahun 2023. Pemerintah telah menyediakan payung hukum untuk memberikan kemudahan berusaha, termasuk hak atas tanah dan fasilitas tax holiday.
"Saya optimis peraturan ini memberikan kepastian, kesempatan, dan partisipasi yang lebih besar bagi pelaku usaha di sektor swasta untuk mempercepat pembangunan IKN," katanya.
Saat ini, Siloam memiliki 41 rumah sakit dan puluhan klinik di 23 kota di Indonesia dengan 14 RS di antaranya berlokasi di Jabodetabek.
Sementara, di Pulau Jawa terdapat tujuh RS, lima di Sumatera, enam di Bali dan Nusa Tenggara, tiga di Kalimantan, lima di Sulawesi, dan satu di Maluku. Jaringan rumah sakit tersebut ditopang 2.700 dokter umum dan spesialis, serta lebih dari 15.000 perawat dan staf pendukung.
John mengakui PP 12/2023 sangat dinantikan pelaku usaha, baik dalam maupun luar negeri.
Apalagi, lanjutnya, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menyiapkan layanan perizinan berusaha untuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Digital IKN Nusantara dan menyediakan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS).
"Kami siap berkontribusi untuk mendukung upaya pemerintah mewujudkan IKN yang didesain sesuai kondisi alam di Kaltim," jelas John.
Pembangunan IKN Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim, terbagi dalam lima tahap, yaitu periode 2022-2024, 2025-2029, 2030-2034, 2035-2039, dan 2040-2045. Pemerintah memperkirakan besaran investasi di IKN Nusantara sebesar Rp500 triliun.
"Jumlah Rp500 triliun itu tidak mungkin ditanggung APBN. Harus ada yang membantu pemerintah. Dalam hal ini, kami siap berkontribusi. Sejak awal 2023, kami sudah mulai melakukan penjajakan untuk berinvestasi di sektor kesehatan," katanya.
Menurut John, sektor kesehatan merupakan infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat, sehingga ketersediaan sistem kesehatan yang berkualitas di IKN menjadi penting dalam menciptakan rasa aman dan nyaman.
Berdasarkan PP Nomor 12/2023, sektor kesehatan mendapat insentif berupa pengurangan pajak penghasilan (PPh) badan hingga 100 persen selama 30 tahun, yang ditujukan kepada investor yang berinvestasi pada periode 2023-2030.
Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai kemudahan izin berusaha, penggunaan lahan, dan pembangunan fasilitas gedung. Izin laik fungsi dan sertifikat bangunan gedung dikenakan tarif Rp0.
"Lippo selalu mendukung rencana dan strategi pemerintah meningkatkan perekonomian nasional, serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Proyek strategis IKN menjadi salah satu langkah besar pemerintah mewujudkan masyarakat sehat dan sejahtera," kata John.
Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2023
