... Dengan demikian, pembahasannya bukan di Kementerian PUPR lagi dan pembahasannya sudah antar kementerian. Dalam waktu dekat akan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, target kita pada Juni tahun ini mudah-mudahan sesuai jadwal (on schedule).
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menargetkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol berkaitan dengan pembayaran tarif tol dengan menggunakan metode non-tunai nirsentuh nirhenti atau Multi Lane Free Flow (MLFF) diharapkan dapat selesai pada Juni tahun ini.

"Sampai saat ini perkembangannya sudah cukup bagus karena belum lama ini saya hadir dalam pembahasan final antar kementerian. Dengan demikian, pembahasannya bukan di Kementerian PUPR lagi dan pembahasannya sudah antar kementerian. Dalam waktu dekat akan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, target kita pada Juni tahun ini mudah-mudahan sesuai jadwal (on schedule). Kemarin sudah diperjelas oleh bapak Menteri PUPR sendiri, diharapkan target tersebut bisa tercapai," ujar Sekretaris BPJT Triono Junoasmono dalam seminar daring di Jakarta, Selasa.

Triono mengatakan, hal Ini merupakan cikal bakal untuk maju ke depan dari MLFF, karena dalam revisi PP yang sedang difinalkan ini salah satu pasalnya adalah penerapan pembayaran tol dengan metode non-tunai nirsentuh nirhenti.

Selain itu, dalam revisi PP tersebut terdapat aspek berkaitan dengan penegakan hukum, termasuk konsekuensi kalau ada penalti terhadap pengguna tol yang tidak melakukan atau menghindari pembayaran ketika MLFF diberlakukan.

Revisi PP nomor 15 Tahun 2005 tersebut nantinya sebagai regulasi turunan dari UU nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Jika revisi PP nomor 15 Tahun 2005 itu telah rampung, maka Kementerian PUPR akan membuat regulasi turunan berikutnya yakni Peraturan Menteri (Permen) PUPR sebagai aturan pelaksanaannya.

"Dan turunan berikutnya untuk pelaksanaannya akan disiapkan Permen," kata Triono.

Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan tata kelola sistem layanan jalan tol melalui penerapan MLFF. Sistem transaksi tol ini ditargetkan akan uji coba di Jalan Tol Bali Mandara pada Juni 2023.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan bersama dengan rencana uji coba sistem MLFF pada Juni 2023 tentu perlu disiapkan dengan baik segala sesuatunya untuk mendukung penerapan sistem transaksi tol nirsentuh.

Zainal Fatah berharap penggunaan sistem MLFF dalam transaksi tol akan menghilangkan antrean kendaraan seperti yang masih ditemukan dalam sistem transaksi e-toll saat ini.

Baca juga: PUPR sebut pelaksanaan MLFF dilakukan selektif mulai akhir 2023

Baca juga: Kementerian PUPR siap uji coba keandalan MLFF di Tol Bali - Mandara

Baca juga: Kementerian PUPR: Semua ruas tol baru di IKN diterapkan MLFF

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2023