"Kami mendapatkan Informasi bahwa World Bank siap memfasilitasi kelebihan gas buang (emisi karbon) kita," kata Gubernur Isran Noor di Samarinda, Rabu.
Isran menyambut baik komitmen Bank Dunia ini untuk menjual emisi karbon Kaltim setelah realisasi kompensasi hingga 2025.
Potensi emisi karbon yang dimiliki Kaltim hingga perhitungan akhir oleh tim World Bank melalui tim Program Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF –CF) sebesar 30 juta ton emisi karbon.
Baca juga: BPDLH salurkan insentif pengurangan emisi Rp1,7 triliun kepada Kaltim
Baca juga: Pemprov Kaltim rencana lelang sisa emisi karbon kerja sama Bank Dunia
Sementara pihak negara-negara donor hanya mampu memberi insentif sekitar 22 juta ton emisi karbon senilai 110 juta USD.
"Berarti kita masih memiliki kelebihan atau sisa 8 juta ton. Dan ini akan kita lelang secara mandiri, tapi World Bank tetap menawarkan untuk memfasilitasinya," ujarnya.
Orang nomor satu Kaltim itu sangat yakin kelebihan emisi karbon Kaltim masih bisa dibeli oleh pihak swasta dari negara luar dengan harga yang lebih baik.
"Dengan Bank Dunia, gas buang kita dihargai 5 USD. Tapi kalau kita lelang mandiri bisa saja lebih dari itu harganya per ton," ungkapnya.
Namun demikian, lanjut Isran Kaltim tetap menaati mekanisme lelang atau pun tata aturan global terkait perdagangan gas emisi karbon.
"Ada perusahaan yang berminat, tapi kita belum berkomunikasi intensif dengan mereka. Tapi kita perlu verifikasi ulang untuk lelang nanti," tutur Ketua APPSI ini.
Hal senada disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni bahwa perdagangan karbon dunia ada mekanisme yang harus diikuti dan Kaltim bisa masuk ke dalam sistem tersebut.
"Dana insentif dari program FCPF oleh Bank Dunia, bisa kita manfaatkan sebagai investasi," ujarnya.
Sri Wahyuni menjelaskan investasi yang dimaksud karena program tersebut keberlanjutan, sehingga diperlukan pembiayaan, tidak hanya verifikasi dan lelang, tetapi kegiatan-kegiatan lainnya dalam program FCPF itu sendiri
Pada program kemitraan ini pada tahap awal, Pemprov Kaltim akan menerima 110 juta USD dari Bank Dunia telah dibayarkan sebesar 20,9 juta USD pada 2023 dan kemudian akan dibayarkan lagi secara bertahap hingga selesai pada tahun 2025.*
Baca juga: Gubernur Kaltim lobi Bank Dunia peluang lelang kelebihan emisi karbon
Baca juga: DDPI: Perdagangan emisi karbon Kaltim Rp1,7 triliun bakal masuk APBD
Pewarta: Arumanto
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2023
