Dengan adanya WPR ini tentunya tata kelola penambangan bijih timah di Babel akan semakin baikPangkalpinang (ANTARA) - Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Djamaluddin menyatakan pihaknya telah menerbitkan keputusan mengenai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
"Dengan adanya WPR ini tentunya tata kelola penambangan bijih timah di Babel akan semakin baik," kata Ridwan Djamaluddin di Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa.
Ia bersyukur Kementerian ESDM telah mengabulkan usulan WPR oleh Pemprov Kepulauan Babel dalam mewujudkan tata kelola penambangan dan juga untuk menekan penambangan bijih timah ilegal di Kepulauan Babel.
"Kalau pertambangan timah ilegal tetap tidak boleh. Selama ini kita semangatnya menata dan Penjabat Gubernur Kepulauan Babel yang baru sudah paham terkait hal penataan ini, karena beliau sebagai seorang ahli tata negara atau yang punya pengetahuan soal regulasi dan lain-lain," katanya.
Menurut dia, dengan diterbitkan keputusan WPR di Kepulauan Babel ini, maka selanjutnya nanti badan usaha dapat mengajukan izin pertambangan rakyat yang saat ini kewenangannya di pemerintah provinsi.
"Pada saat provinsi mengusulkan ke Kementerian ESDM yang usulan awalnya dari kabupaten, itu lah yang kita teruskan ke sana setelah kita lihat kesesuaian tata ruang, zonasi dan lain-lain," katanya.
Ia mengimbau badan usaha untuk merangkul penambang rakyat untuk dapat mengurus Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
"Ajak lah itu BUMD, koperasi atau pun sebagainya yang bisa dititipkan untuk memfasilitasi misalnya izin lingkungan," ujarnya.
Ridwan juga menyarankan model kerja sama seperti inti plasma yang mana perusahaan besar menjadi bapak asuh perusahaan kecil.
"Misalnya PT Timah dia membina CV ABC dan nanti PT Timah ini lah yang membantu CV tersebut membuat NIB, wajib pajak, kajian lingkungan dan sebagainya," jelasnya.
Ia mengharapkan Bangka Belitung dapat menjadi percontohan terkait Izin Pertambangan Rakyat di Indonesia.
"Orang Bangka Belitung hebat dan memiliki modal dasar yang bagus, hanya saja ekosistemnya belum cukup bagus untuk membuat orang hebat ini tumbuh subur. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi untuk mengembangkan hal-hal positif," katanya.
Baca juga: Audit tata kelola timah diharapkan jaga nama baik industri tambang RI
Baca juga: Perhapi beri 8 rekomendasi ke pemerintah atasi penambangan ilegal
Baca juga: Pakar: Tambang ilegal akibat minim pengawasan dan kendala perizinan
Pewarta: Aprionis
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2023
