Kenaikan UMK tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Justru bisa memicu pertumbuhan dan pendapatan daerah maupun nasional,"
Batam (ANTARA News) - Kementerian Keuangan memperkirakan ancaman hengkangnya pengusaha pascakenaikan upah minimum yang sangat tinggi untuk 2013 tidak akan mempengaruhi target pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kenaikan UMK tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Justru bisa memicu pertumbuhan dan pendapatan daerah maupun nasional," kata Kepala Direktorat Penyusunan APBN Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Didik Kusnaini dalam editors meeting bersama media lokal dan nasional di Batam, Kamis.

Menurut Didik, rata-rata perusahaan yang merasa keberatan pada UMK suatu daerah di Indonesia hanya akan relokasi ke daerah lain yang UMK-nya lebih rendah.

Banyak faktor yang harus dipertimbangkan untuk memindahkan perusahaan ke negara lain, lanjutnya, terutama seperti perusahaan kimia ataupun perusahaan dengan bidang produksi tertentu.

"Kemungkinan hengkangnya perusahaan akan dilakukan ke kawasan industri ataupun daerah lain dengan upah yang lebih rendah, namun tetap di Indonesia," kata dia.

Didik mengatakan sudah berdiskusi dengan kalangan pengusaha saat kenaikan UMP DKI Jakarta hingga Rp2,2 juta. Pada umumnya mereka menyatakan bahwa untuk pindah ke negara lain tidaklah mudah, terutama untuk perusahaan dengan produk tertentu.

"Kemugkinan yang mau pindah akan merelokasi ke daerah lain saja. Tidak ada yang henkang ke luar negeri," kata Didik.

Kenaikan UMK di berbagai daerah yang cenderung lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya, jelas Didik, tidak langsung menjadikan high cost economy (ekonomi berbiaya tinggi) bagi perusahaan. Karena perusahaan dapat mengganti biaya tersebut dengan efisiensi karyawan ataupun dengan harga produksi.

Selain itu, kata dia, untuk mengurangi beban perusahaan dalam membayar gaji karyawan sesuai UMK, biaya-biaya yang biasa dikeluarkan diluar ketentuan harus dapat ditekan.

"Meski demikian namun itu bisa menjadi potensi ancaman terhadap target pemerintah dalam menurunkan tingkat pengangguran dan angka kemiskinan," kata dia.

Untuk 2013, kata Didik, pemerintah menargetkan penurunan tingkat pengangguran mencapai 5,8--6,1 persen dari jumlah penduduk atau menurun sekitar 0,5 persen dibanding 2012 sebesar 6,4--6,6 persen.

Sementara angka kemiskinan, pada 2013 ditargetkan turun sekitar satu persen menjadi 9,5-10,5 persen dibanding 2012 sebesar 10,5--11,5 persen.

Sedangkan asumsi dasar ekonomi makro pada APBN 2013, pertumbuhan ekonomi ditargetkan 6,8 persen atau meningkat 0,3 persen dibanding APBN-P 2012 sebesar 6,5 persen. Inflasi dalam APBN 2013 sebesar 4,9 persen atau menurun sekitar 1,9 persen dibanding APBN-P 2012 sebesar 6,8 persen.
(KR-LNO/S025)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2012