Diinisiasinya platform tersebut merupakan bagian dari pengembangan sistem e-purchasing melalui Katalog Elektronik yang saat ini telah berjalan. Dalam pengembangan tersebut, LKPP RI didukung dan berkolaborasi dengan PT. Telkom Indonesia.
"Salah satu inovasi LKPP RI adalah dengan mendorong transaksi pekerjaan konstruksi pemerintah dilakukan melalui metode e-purchasing melalui sistem Katalog Elektronik," ujar Hendrar melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.
LKPP mencatat 49,23 persen rencana pengadaan pemerintah adalah pekerjaan konstruksi, baru kemudian pengadaan barang sebesar 32,44 persen.
Hendi menargetkan nilai transaksi sebesar Rp500 triliun untuk platform tersebut pada 2023.
Adapun target nilai transaksi tersebut lebih besar dari total nilai transaksi e-purchasing di Indonesia pada 2022, di mana dalam laporan Bank Indonesia tercatat pada angka Rp476,3 triliun.
Dengan target itu pun lokapasar pemerintah yang dikembangkan tersebut berpotensi mendominasi transaksi di Indonesia.
Sebagai perbandingan, Tokopedia yang saat ini disebut menjadi jawara lokapasar di Indonesia, dalam laporan PT.GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) menyebut bahwa GTV (Gross Transaction Value) atau total nilai transaksi pada 2022 mencapai Rp273,1 triliun.
Sedangkan TikTok Shop yang saat ini disebut menjadi pesaing baru mencatatkan total nilai transaksi sekitar Rp68 triliun di 2022, itu pun untuk pasar Asia Tenggara.
Lebih lanjut, transaksi pekerjaan konstruksi pemerintah tersebut secara umum dilakukan melalui sistem tender.
Menurutnya, transaksi tersebut dapat lebih efektif dan efisien dilakukan dengan metode e-purchasing, melalui platform yang disiapkan oleh LKPP RI.
Hendrar pun mengatakan saat ini terbukti ada beberapa pemerintah daerah yang telah melaksanakan pekerjaan konstruksi melalui metode e-purchasing tersebut.
Di Kota Semarang sudah melakukan transaksi melalui e-purchasing untuk penggelaran aspal dan beton.
Lalu di Kabupaten Blitar untuk pembangunan saluran, bahkan di Aceh untuk pembangunan rumah layak huni.
"Di Jakarta untuk pemasangan PJU atau penerangan jalan umum," kata Hendrar.
"Jadi kalau pemerintah mau pasang seribu tiang PJU misalnya, tidak perlu lelang, tinggal klik saja yang paling kompetitif, sehingga bisa langsung dikerjakan," lanjutnya.
Sementara itu, Project Director GovTech Procurement Telkom Indonesia Rahmat Danu Andika menyebutkan, Telkom berkomitmen penuh mendukung LKPP RI dalam pengembangan lokapasar pemerintah tersebut.
"Kami rasa inovasi ini dapat menjadi breakthrough dalam lompatan ekosistem digital di Indonesia yang memberikan nilai tambah luar biasa terhadap efektivitas dan transparansi pengadaan pemerintah, terlebih dalam mendongkrak transaksi e-commerce dengan adanya pekerjaan konstruksi yang ditransaksikan," ujar Andika.
Saat ini Telkom Indonesia telah mulai melakukan upaya peningkatan sistem berkala, agar dapat selaras dengan target transaksi yang ditetapkan.
"Kami mengapresiasi LKPP yang sangat terbuka terkait tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mengelola platform yang sudah berjalan sekarang," kata Andika.
Dengan demikian, lanjut dia, upaya peningkatan sistem bisa dilakukan secara cepat dan nantinya secara berkala kita luncurkan platform baru dengan berbagai penambahan fitur dan layanan.
Baca juga: Gandeng Telkom, LKPP kembangkan "marketplace" pemerintah
Baca juga: Luhut tantang ahli IT Indonesia bereskan 27 ribu aplikasi pemerintah
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2023
