Dalam pernyataan yang dikeluarkan Minggu, setelah pertemuan mereka di Doha, Ibu Kota Qatar, para menteri luar negeri dari negara Arab menyerukan penerapan segera resolusi yang disahkan pada konferensi tingkat tinggi Arab di Baghdad, Irak, pada Maret lalu.
KTT di Baghdad itu meminta penyediaan dana sebesar 100 juta dolar sebulan sebagai jaring pengaman bagi Palestina, demikian laporan Reuters.
Namun pernyataan itu tidak menyebut secara rinci bagaimana dana itu akan dibayarkan dan siapa saja yang akan menyediakan dana.
Israel bereaksi terhadap status tersebut dengan memerintahkan pembangunan 3.000 rumah Yahudi di Tepi Barat Sungai Jordan --di wilayah Palestina yang diduduki Israel-- dan menyatakan akan menahan pembayaran bea cukai yang dikumpulkan Israel untuk mewakili Palestina dalam pembayaran tagihan listrik.
Israel dan Amerika Serikat menentang keputusan Mejelis Umum PBB November lalu yang meningkatkan status Palestina menjadi "negara bukan-anggota".
Keduanya menyatakan bahwa Abbas seharusnya memulai lagi perundingan damai yang menemui jalan buntu pada tahun 2010 karena pembangunan permukiman oleh Israel.
Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional menyatakan pada September bahwa krisis ekonomi di Palestina akan memburuk kalau tidak ada peningkatan pendanaan dari luar negeri dan Israel tidak menahan diri melakukan pembangunan permukiman.
Dalam laporan terpisah, Bank Dunia juga meramalkan Palestina akan mengalami defisit anggaran sebesar 1,5 miliar dolar AS (Rp14,4 triliun) untuk tahun 2012 sementara dana dari para donor diperkirakan akan menutup defisit hanya 1,14 miliar dolar (Rp10,96 triliun).
(T008)
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2012
