Kepala BKPM: Percepatan NIB sejalan dengan arahan Presiden Jokowi

Perintah bapak Presiden sehari 100 ribu (terbit NIB). Dari 4 juta tersebut, 98 persen itu UMKM

Jakarta (ANTARA) - Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengatakan, upaya percepatan penerbitan nomor izin berusaha (NIB) sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo.

"Perintah bapak Presiden sehari 100 ribu (terbit NIB). Dari 4 juta tersebut, 98 persen itu UMKM," kata Bahlil dalam Rapat Koordinasi Penerbitan NIB, sertifikat produk halal, dan Standar Nasional Indonesia (SNI) Bina Usaha Mikro Kecil (UMK) di Jakarta, Selasa.

Sementara dari sisi jumlah UMK yang telah mendapatkan sertifikasi halal masih minim yakni berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebanyak 19,459 per 7 April 2023. Sedangkan target yang ditetapkan sebesar satu juta pada tahun ini dalam bentuk self declare atau pernyataan mandiri.

Minimnya capaian tersebut menjadi tugas bagi Bahlil serta Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) untuk berkolaborasi. Pihaknya pun menargetkan capaian NIB dan sertifikasi halal produk dapat berjalan secara bersamaan atau sejajar.

Hal lain yang turut menjadi sorotan yakni, fungsi NIB yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) namun belum dapat terealisasi.

"Kami sama Pak Teten sama Presiden ngomongnya tiap hari kredit tanpa agunan Rp25-100 juta, cukup NIB. Ini nggak jalan," ujarnya.

Bila hal ini masih terjadi ke depan, Bahlil menyebut akan memprosesnya dengan Menteri Teten Masduki karena hal ini masuk dalam ranah KUR di bawah KemenKopUKM.

Baca juga: Kemenkominfo sebut akses digital NIB mudahkan UMKM kembangkan bisnis
Baca juga: Kemeninves BKPM sebut NIB dongkrak penjualan UMKM

"Tahun ini pemerintah mengalokasikan Rp470 triliun, skimnya kan Rp25-100 juta itu nggak boleh pakai agunan," tukasnya.