Berikut ini rangkuman berita-berita politik selama sepekan yang masih menarik untuk kembali dibaca.
MenPAN-RB: Penataan tenaga non-ASN hindari PHK massal
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menegaskan bahwa penyelesaian masalah tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan untuk menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
“Penataan tenaga non-ASN akan dilakukan dengan sejumlah prinsip. Penyelesaian masalah itu menghindari PHK massal, tetapi tetap dalam koridor UU ASN,” kata Azwar Anas dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (15/4).
Selengkapnya baca di sini.
Ombudsman sambut baik RUU Kesehatan
Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyambut baik lahirnya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan sebagai upaya dalam pembaruan undang-undang bidang kesehatan di Tanah Air.
"Tentu kami menyambut baik upaya perubahan atau perbaikan undang-undang di bidang kesehatan dengan pendekatan omnibus law (RUU Kesehatan) ini," kata Najih di Jakarta, Selasa (11/4).
Selengkapnya baca di sini.
Jokowi tak adakan gelar griya pada Lebaran 2023
Presiden Joko Widodo tidak mengadakan gelar griya pada Lebaran 2023 dan mempersilakan para pejabat negara untuk berkumpul dengan keluarga besarnya.
"Ini kita kan sudah tiga tahun tidak buka puasa bersama, tidak open house. Saya memberikan keleluasaan untuk semuanya bisa berjumpa dengan keluarga besarnya, bisa berjumpa dengan sahabat-sahabatnya, tetangga-tetangganya," kata Jokowi di Depok, Jawa Barat, Kamis (13/4).
Selengkapnya baca di sini.
Jokowi bertolak ke Jerman buka Hannover Messe 2023
Presiden Joko Widodo bertolak ke Hannover, Jerman, Sabtu, untuk menghadiri sekaligus membuka pameran industri terbesar di Eropa Hannover Messe 2023.
"Pagi hari ini, saya, Ibu Negara, dan delegasi terbatas akan berangkat menuju ke Hannover di Jerman. Indonesia menjadi negara mitra di Hannover Messe tahun 2023," kata Jokowi sebelum keberangkatan di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (15/4).
Selengkapnya baca di sini.
Mahfud MD: RUU Perampasan Aset segera dikirim ke DPR
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset segera dikirim ke DPR karena seluruh materi yang sifatnya substantif telah disepakati oleh menteri dan ketua lembaga.
Mahfud MD, saat jumpa pers di kantornya, Jakarta, Jumat (14/4), menyampaikan dirinya bersama menteri dan ketua lembaga dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Polri, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memaraf naskah RUU Perampasan Aset.
Selengkapnya baca di sini.
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2023
