Sebenarnya sudah ada kesepakatan pembagian investasi antara pemerintah pusat dan DKI sebesar 42 persen-58 persen,"Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan realisasi pembangunan Mass Rapid Transport (MRT) masih terkendala dengan pola subsidi yang memberatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Sebenarnya sudah ada kesepakatan pembagian investasi antara pemerintah pusat dan DKI sebesar 42 persen-58 persen," kata Hatta Rajasa di Jakarta, Selasa.
Namun, dia mengatakan, setelah dihitung-hitung, dengan persentase investasi sebesar 58 persen, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan harga tiket Rp38 ribu.
Harga itu, kata dia, tentu memberatkan masyarakat. Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kepada Hatta juga mengungkapkan bila harga tiket setinggi itu akan memberatkan subsidi pemerintah provinsi.
"Pola subsidinya saat ini masih akan dibahas agar masyarakat tetap bisa membayar tiket, di sisi lain subsidinya juga tidak memberatkan pemerintah DKI dan pusat," tuturnya.
Karena itu, dia mengatakan masih akan melakukan pertemuan untuk membicarakan tentang perkembangan pembangunan MRT sebagai salah satu alat transportasi massal di Jakarta.
"Kami akan cari solusinya dengan duduk bersama," ujarnya.
Saat ditanya kira-kira berapa harga tiket yang ideal untuk MRT, Hatta mengatakan yang masih mampu dibeli oleh rakyat.
Dia juga belum memberikan angka harga tiket ideal bagi MRT bila dibandingkan dengan harga tiket alat transportasi massal lain seperti Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line dan Transjakarta Busway.
"Berapa harga tiket busway sekarang?" tanyanya kepada wartawan.
"Saya belum mau menebak-nebak sebelum bertemu dengan Jokowi," kata Hatta Rajasa.
(T.D018)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2012
