"Suatu pemerintahan harus dibuat dengan kekuatan penuh."Damaskus (ANTARA News/Reuters) - Utusan Sekretaris PBB untuk Suriah, Lakhdar Brahimi, menyerukan perubahan nyata di Suriah untuk mengakhiri konflik 21 bulan, dan menilai transisi pemerintah harus dibentuk hingga pemilihan umum baru.
Brahimi berbicara mengenai hal itu di Damaskus pada Kamis saat akhir perjalanan lima hari ke Suriah.
Hal itu dikemukakannya usai bertemu dengan Presiden Suriah, Bashar al-Assad. Namun, utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut tidak merinci apa langkah-langkah yang diperlukan.
Ia mengatakan bahwa hanya perubahan substansial yang akan memenuhi tuntutan biasa masyarakat Suriah.
"Tentu saja itu jelas di Jenewa, dan itu bahkan lebih jelas sekarang bahwa perubahan yang dibutuhkan bukan kosmetik atau dangkal," kata Brahimi.
Ia pun merujuk ke pertemuan internasional mengenai Suriah di Swiss enam bulan lalu. "Saya percaya bahwa orang-orang Suriah membutuhkan, menginginkan dan bercita-cita untuk perubahan asli dan semua orang tahu apa artinya ini," kata Brahimi.
Ia menimpali, "Suatu pemerintahan harus dibuat dengan kekuatan penuh, kendali kekuatan, berarti pemerintah ini harus memiliki semua kekuasaan negara, pemerintah ini akan memegang kekuasaan selama masa transisi."
Brahimi saat berada di Moskow pada Sabtu lalu sempat mengatakan bahwa mengharapkan dapat mengikuti pertemuan tiga pihak dengan Amerika Serikat (AS) dan pejabat dari Rusia, yang akan menyusul pada pertemuan kedua awal bulan.
Namun, dia membantah apa yang dia katakan bahwa ada laporan dari AS-Rusia berencana untuk mengakhiri konflik di Suriah, yang menewaskan 45.000 orang.
Diplomat veteran yang mengambil alih posisi Kofi Annan, yang mantan Sesjen PBB, pada Agustus 2012 itu juga mengatakan bahwa belum mengusulkan rencana lengkap untuk menyelesaikan krisis.
"Apa yang disukai adalah bahwa kami tidak hadir, seperti rencana sampai kami merasa bahwa semua pihak telah sepakat untuk itu. Dengan begitu, penerapannya mudah. Jika itu tidak terjadi, maka solusi lain adalah pergi ke Dewan Keamanan PBB untuk mengeluaskan resolusi yang mengikat untuk semua orang," demikian Brahimi.
(Uu.S038/H-AK)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2012
