pengumuman dari Pak Menko Polhukam, itu efektif mengurangi kepadatan arus mudik
Kota Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat mempersilakan aparatur sipil negara (ASN) memperpanjang cuti bersama lebaran 2023 sesuai imbauan Presiden Jokowi untuk menghindari penumpukan kendaraan pada arus balik serta menunda halal bihalal untuk menjamin kelancaran mobilitas masyarakat.

"Setelah kami evaluasi, pengumuman dari Pak Menko Polhukam, itu efektif mengurangi kepadatan arus mudik, jadi berkurang sekitar 30 persen. Jadi, mudik itu kemudian bergelombang. Saya sendiri menerbitkan edaran, untuk menunda seluruh kegiatan halal bihalal di pemerintah kota sampai minggu depan," kata Wali Kota Bogor Bima Arya Arya Sugiarto saat diwawancarai di Pos Pelayanan Terpadu Baranangsiang, Rabu.

Bima Arya berpendapat di Kota Bogor imbauan itu positif untuk menekan volume kendaraan yang masuk ke daerahnya di hari-hari libur lebaran, karena sedang dipadati oleh wisatawan.

Hal itu menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang mengajak masyarakat untuk menghindari puncak arus balik Lebaran 2023 pada 24-25 April 2023 guna memecah penumpukan orang dan kendaraan.

Jokowi mengatakan masyarakat dapat memundurkan jadwal kembali dari mudik setelah 26 April 2023. Ketentuan tersebut, kata Jokowi, berlaku bagi ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN ataupun pegawai swasta yang mekanisme teknis liburnya dapat diatur oleh instansi masing-masing baik berupa cuti tambahan atau cuti lainnya.

Baca juga: Mahfud instruksikan kantor pemerintah tunda pelaksanaan halal bihalal
Baca juga: Pemprov Yogyakarta tunda gelar griya Lebaran 2023

Begitupun, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) ad interim Mahfud MD menyampaikan alasan instruksi penundaan halal bihalal di lingkungan kementerian, TNI, Polri, BUMN hingga pemerintah daerah untuk menjamin kelancaran mobilisasi arus balik.

Penundaan halal bihalal tersebut dilalukan hingga pekan kedua pascaperayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah atau 2023 Masehi atau baru bisa dilaksanakan pada awal bulan Mei 2023. Ia pun memastikan penundaan halalbihalal bukan pelarangan.

Oleh karenanya, Mahfud MD yang mewakili MenparRB Azwar Anas meminta imbauan ini segera ditindaklanjuti oleh masing-masing pihak.

"Jadi, langkah-langkah ini Insya Allah akan memberikan efek yang baik ya, sehingga tidak terjadi penumpukan yang tinggi ketika mudik ya. Jadi ini kolaborasi pada semua. Tapi memang kami lihat, waspadanya juga memang bukan hanya mudiknya, tetapi arus wisata. Kemarin terjadi penumpukan di tempat-tempat wisata, tetapi Alhamdulillah semua bisa terkendali, bahkan kemarin Kota Bogor relatif landai begitu," kata dia.

Baca juga: Mahfud MD beri penjelasan penundaan halal bihalal
Baca juga: Hari pertama kerja usai cuti, Pemprov Kepri tak gelar halal bihalal

Wali Kota Bogor itu pun mengapresiasi jajaran Polresta Bogor Kota yang telah mengoptimalkan pengaturan lalu lintas selama arus mudik, liburan dan arus balik Lebaran 2023.

Menurut data Satlantas Polresta Bogor Kota yang terekam dalam aplikasi Bogor digital smart mobil account (Bismo) telah tercatat 334 ribu kendaraan masuk pada H+2 Lebaran 2023 yakni Senin (24/4) dan naik menjadi 360 ribu pada H+3, Selasa (25/4).

Kasatlantas Polresta Bogor Kota Kompol Galih Apria sebelumnya mengatakan bahwa pengaturan arus lalu lintas di kota hujan ini hanya bersifat memperlancar. Rekayasa lalu lintas hanya akan diberlakukan ketika terjadi potensi penumpukan arus kendaraan di titik tertentu, khususnya di Tugu Kujang menuju Kebun Raya Bogor.

"Jadi, kami berterima kasih kepada Pak Kapolres dan jajaran yang bekerja keras untuk bisa melakukan antisipasi-antisipasi tersebut," kata Bima Arya.

Bima pun menyampaikan, bahwa hingga Rabu (26/4) ini, belum semua ASN Kota Bogor yang telah kembali untuk bekerja, setelah SE penundaan halal bihalal dan perpanjangan cuti diterbitkan.

"Belum. Artinya bagi ASN yang ingin mengajukan izin tambahan dipersilakan. Sampai tanggal 3 lah, tanggal 1 (Mei) hari libur, tanggal 2 ada peringatan (Mei) Hari Kebangkitan Nasional, tanggal 3 baru masuk," ujarnya.

Namun demikian, Bima Arya tetap menekankan bahwa pelayanan publik tidak boleh terganggu oleh perpanjangan cuti sebagian ASN. Setiap dinas harus mengatur jadwal ASN agar pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan.

"Tetap (petugas pelayanan publik). Artinya kan semua masuk hari ini, tapi yang ingin mengajukan cuti tambahan ya kami persilakan. Tetapi dengan catatan tadi, jangan sampai Dukcapil kosong, RSUD kosong kan enggak bisa, Puskesmas juga kosong, semua kan diatur semua jadwalnya," jelasnya.

Baca juga: Dishub: Puncak arus balik di GT Kalikangkung capai 80.000 kendaraan

Pewarta: Linna Susanti
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2023