Beberapa berita hukum sepekan menjadi perhatian pembaca dan masih menarik untuk dibaca kembali, mulai dari penanganan arus milir Lebaran 2023 hingga kepulangan warga negara Indonesia (WNi) dari Sudan.
Berikut lima berita hukum sepekan terakhir yang masih menarik untuk dibaca kembali:
Muhadjir: Angka kecelakaan mudik tahun ini turun 39 persen
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan angka kecelakaan mudik tahun ini turun 39 persen dari data tahun sebelumnya.
"Kondisinya cukup bagus dari segi, misalnya, untuk kecelakaan dibanding tahun lalu mengalami penurunan sampai 39 persen. Dari tahun 2022 sebanyak 3.573 kasus, tahun ini turun jadi 2.117. Jadi turun 39 persen," kata Muhadjir di Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah, Senin.
Selengkapnya baca di sini
Penyataan oknum ASN akan 'halalkan darah' Muhammadiyah dapat kecaman
Kalimat oknum ASN Andi Pangerang Hasanuddin yang menuliskan komentar akan 'menghalalkan darah semua warga Muhammadiyah' mendapat kecaman dari Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, karena sangat tidak pantas disampaikan, terlebih oleh ASN yang bekerja di lembaga penelitian seperti BRIN itu.
Aktivis Angkatan Muda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay dalam pernyataan di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa ancaman itu berpotensi menodai kerukunan umat beragama.
Selengkapnya baca di sini
Pengacara Lukas Enembe minta hakim tolak eksepsi KPK
Pengacara Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe, Petrus Bala Pattyona, meminta majelis hakim menolak seluruh eksepsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyatakan bahwa permohonan praperadilan Lukas Enembe prematur dan tidak jelas atau kabur.
"Menolak eksepsi termohon (KPK) untuk seluruhnya," kata Petrus dalam agenda replik sidang lanjutan gugatan praperadilan Lukas Enembe di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu.
Selengkapnya baca di sini
Mahfud minta pengusutan barbuk BBM hilang di Kaltara harus profesional
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengingatkan kepolisian bahwa pengusutan hilangnya barang bukti berupa bahan bakar minyak (BBM) ilegal di Kalimantan Utara (Kaltara) harus dilakukan secara terbuka dan profesional.
Mahfud meminta berbagai dugaan perlu menunggu hasil pemeriksaan dan audit dari kepolisian serta Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), yang beberapa anggotanya sedang datang langsung ke Polda Kaltara guna mengawal pemeriksaan.
Selengkapnya baca di sini
Panglima akui ada potensi ancaman saat evakuasi WNI di Sudan
Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mengakui adanya potensi ancaman saat mengevakuasi warga negara Indonesia (WNA) di Sudan mengingat di sana ada konflik bersenjata antara militer Sudan (SAF) dan kelompok paramiliter (RSF).
Oleh karena itu, Panglima TNI menerjunkan pasukan elite TNI Angkatan Udara, Satbravo 90 Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) TNI AU, untuk ikut menjaga dan mengamankan proses evakuasi WNI di Sudan.
Selengkapnya baca di sini
Kompolnas sarankan psikolog tersedia di tingkat polres
Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti menyarankan kepada Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo agar menyediakan psikolog untuk konseling di tiap-tiap kepolisian resort (polres).
"Setahu saya psikolog masih belum ada di level polres," kata Poengky, dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.
Selengkapnya baca di sini
Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2023
