“Kalau dedolarisasi atau LCT ini berhasil, stabilitas mata uang rupiah dalam jangka panjang lebih bagus karena tidak bergantung pada fluktuasi dolar Amerika Serikat (AS),” kata Bhima saat dihubungi di Jakarta, Kamis.
Bhima menjelaskan, AS saat ini tengah berhadapan dengan tiga krisis sekaligus, yaitu krisis gagal bayar utang, krisis perbankan, dan ancaman resesi yang merupakan imbas dari pertumbuhan ekonomi kuartal I-2023 yang relatif rendah.
Oleh karena itu, Indonesia akan menerima risiko yang lebih besar bila bergantung dengan dolar AS, terutama terkait neraca pembayaran dan cadangan devisa. Terlebih, bila mengingat Indonesia tidak memiliki kuasa untuk mempengaruhi kebijakan moneter AS.
“Jadi, perlu ada upaya dedolarisasi yang semakin banyak melibatkan negara-negara mitra dagang,” ujar Bhima.
Terkait hal itu, Bhima merekomendasikan pemerintah untuk memberikan insentif kepada eksportir dan importir.
Menurut Bhima, eksportir dan importir memegang peranan penting dalam hal keberhasilan penerapan LCT. Sebab, pelaku utama yang akan memanfaatkan implementasi LCT adalah eksportir dan importir yang terlibat dalam aktivitas perdagangan.
“Sehingga perlu kesiapan dari sisi perbankan untuk lebih banyak menyerap mata uang, seperti ringgit atau won. Dengan begitu, eksportir dan importir bisa menggunakan mata uang lokal untuk bertransaksi,” jelas Bhima.
Diketahui, LCT merupakan salah satu kesepakatan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN+3 untuk memperkuat kerja sama keuangan di kawasan. Negara-negara ASEAN+3 mencakup 10 negara Asia Tenggara beserta China, Jepang, dan Korea.
LCT bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS sehingga dapat memperkuat stabilitas mata uang masing-masing negara anggota.
Saat ini, Indonesia telah menjalin kerja sama LCT dengan lima negara, yakni Malaysia, Thailand, Jepang, China, dan Korea Selatan.
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2023
