Kami sedang mengusulkan satu model pembiayaan untuk menyelesaikan gap pembiayaan. Ini karena kan di dunia sebenarnya banyak uang-uang menganggur ....Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan bahwa isu mengenai gap (jarak) pembiayaan atau kredit perbankan untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) akan dibahas pada ASEAN Summit 2023 pada 9-11 Mei.
“Kami sedang mengusulkan satu model pembiayaan untuk menyelesaikan gap pembiayaan. Ini karena kan di dunia sebenarnya banyak uang-uang menganggur dengan bunga (rendah) 1 persen,” ucap MenKopUKM Teten saat wawancara khusus dengan Antara di Jakarta, Jumat.
Menteri Teten menjelaskan gap (jarak) porsi kredit perbankan untuk UMKM yang sangat jauh terlihat dari 69,5 persen pelaku UMKM tidak mengakses kredit perbankan. Padahal, dari total usaha di Indonesia, sebanyak 99,9 persennya merupakan UMKM dan sebanyak 97 persen lapangan pekerjaan diciptakan oleh UMKM.
Baca juga: BRI bidik pembiayaan UMKM pada sektor pangan dan kesehatan
Menurutnya, upaya meyakinkan investor untuk mau berinvestasi pada UMKM tidak semudah mengundang investor untuk usaha besar karena tidak ada kepastian investasi karena UMKM belum punya perencanaan bisnis yang matang.
"Banyak UMKM yang belum mendapatkan pembiayaan, tapi ini kok ga ada gorong-gorongnya kan untuk UMKM. Ini yang kami usulkan, mudah-mudahan disetujui," sebutnya.
Oleh karenanya pemerintah senantiasa menciptakan ekosistem yang mendukung wirausaha bertumbuh, termasuk melalui pembiayaan, meningkatkan kapasitas hingga melalui program Entrepreneur Hub.
“Banyak sebenarnya modal ventura yang (ingin) masuk ke UMKM, tapi selalu karena UMKM kita rata-rata tidak punya business plan, sehingga mereka tidak melihat investasi mereka akan menguntungkan. Ini yang saya kira harus kita lakukan,” kata dia.
Baca juga: Menteri Teten targetkan revisi UU Perkoperasian disahkan Agustus
Salah satu upaya yang dilakukan KemenKopUKM untuk mencapai porsi kredit perbankan sebesar 30 persen bagi UMKM di 2024 dengan mendorong pelaksanaan penghapusan tagihan kredit macet bagi UMKM sesuai amanat UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PS2K).
Melalui UU P2SK, pada Pasal 250 dan Pasal 251 mengatur penghapusbukuan kredit macet kepada UMKM untuk mendukung kelancaran pemberian akses pembiayaan kepada UMKM.
Presiden Joko Widodo pun menginginkan kredit perbankan mencapai 30 persen di 2024 dengan potensi kebutuhan kredit pelaku UMKM mencapai Rp1.605 triliun. Bila finansial gap UMKM tersebut terpenuhi, rasio kredit UMKM meningkat menjadi 45,75 persen.
Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2023
