Pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kepulauan Meranti Rahmat Kurnia di Selatpanjang, Senin, mengatakan saat ini Pemkab Meranti mengalami defisit anggaran, sehingga terkesan memaksa jika mewujudkan pembangunan kantor bupati.
"Rencana pembangunan kantor bupati baru di Sesap kita batalkan. Karena kita tidak memiliki anggaran yang cukup untuk mewujudkannya," ujarnya.
Diungkapkan pria yang akrab disapa Aang itu, untuk mewujudkan rencana pembangunan kantor bupati baru menelan biaya lebih kurang Rp40 miliar lebih. Hal itu otomatis akan menyedot keuangan daerah yang sangat besar.
Baca juga: KPK cegah 4 orang ke luar negeri terkait kasus Bupati nonaktif Meranti
Baca juga: KPK periksa pejabat BPK Riau dalami kasus bupati nonaktif Meranti
Pemkab Meranti sendiri sudah melakukan pembebasan lahan di Desa Sesap untuk lokasi pembangunannya. Tak hanya itu, Detail Engeenering Design (DED) untuk pembangunan kantor bupati juga sudah selesai.
"Bahkan kita juga sudah mulai melakukan pembangunan jalan yang layak untuk menuju kantor bupati tersebut," kata Aang.
Namun, setelah Bupati non aktif Muhammad Adil ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu, upaya pembatalan untuk membangun kantor bupati baru langsung dilakukan oleh Plt Bupati Meranti, AKBP (Purn) Asmar.
Sebelumnya, Asmar mengaku telah mengevaluasi seluruh kegiatan setelah tongkat kepemimpinan bupati beralih kepadanya. Dirinya sudah menunda sejumlah proyek yang sedang dilaksanakan, termasuk pembangunan kantor bupati baru di Desa Sesap.
"Jika tidak memiliki anggaran yang cukup untuk mewujudkannya, buat apa dipaksakan. Masih banyak kepentingan lain yang langsung menyentuh masyarakat yang harus diprioritaskan," ucap Asmar.*
Baca juga: KPK periksa dua saksi terkait kasus Bupati Meranti
Baca juga: Yasonna soroti peran DPRD terkait kasus bupati Meranti gadaikan kantor
Pewarta: Bayu Agustari Adha/Rahmat S
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2023
