Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menyatakan pelaporan PPS terbilang masih sedikit karena sistem e-Reporting masih belum siap sepenuhnya.
“Harusnya sampai 30 April, tapi karena sistem yang kami desain belum siap sepenuhnya, maka pelaporan diperpanjang sampai akhir Mei 2023,” kata Suryo saat media briefing DJP di Jakarta, Kamis.
Selain laporan repatriasi, layanan e-Reporting juga telah menerima pelaporan investasi oleh WP PPS.
Per 10 Mei 2023, terdapat 129 WP yang melaporkan investasi ke e-Reporting.
Secara rinci, laporan investasi WP PPS mencakup investasi modal, pembelian Surat Berharga Negara (SBN) rupiah, dan pembelian SBN dolar Amerika Serikat (AS).
Untuk investasi modal, nilai investasi yang tercatat sebesar Rp2,53 miliar. Kemudian, investasi SBN rupiah terdata sebanyak Rp292,84 miliar dan SBN dolar AS sebesar 478,71 ribu dolar AS.
“Ini yang coba kami kumpulkan. Insya Allah akhir bulan akan lebih kelihatan. Tapi, kami sangat menunggu WP dengan sukarela melakukan kewajibannya untuk melaporkan repatriasi dan investasi yang mereka lakukan,” ujar Suryo.
Sementara itu, pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) mengalami peningkatan sebesar 2,84 persen, dari yang sebelumnya sebanyak 12,99 juta pada 10 Mei 2022 menjadi 13,68 juta pada periode yang sama tahun ini.
Jumlah SPT Badan naik 7,3 persen menjadi 975.194 dari sebelumnya sebanyak 908.860 pada 2022. Sementara jumlah SPT Orang Pribadi naik 2,51 persen menjadi 12,39 juta dari sebelumnya 12,09 juta.
Suryo mengatakan periode pelaporan SPT belum benar-benar berakhir sehingga jumlah melaporkan masih mungkin bertambah. Menurut Suryo, DJP mengestimasikan jumlah WP yang melaporkan SPT pada tahun ini mencapai 19,44 juta.
Baca juga: Jumlah SPT Tahunan PPh 2023 tumbuh 2,84 persen menjadi 13,68 juta
Baca juga: DJP merelaksasi batas waktu realisasi repatriasi dan investasi PPS
Baca juga: Waka DPR dukung DJP usut 9 juta hektare lahan sawit tak bayar pajak
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2023
