Jakarta (ANTARA News) - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan pihaknya akan menghitung ulang pembagian beban utang dengan pemerintah pusat terkait dengan rencana pembangunan proyek sarana transportasi massal atau Mass Rapid Transit (MRT).

"Kemarin sudah ada keputusan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko), yaitu 49:51, 49 persen ditanggung pemerintah pusat, 51 persen ditanggung Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Pembagian ini masih ingin saya hitung lagi, jadi saya minta waktu semalam," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu malam.

Meskipun demikian, Jokowi mengaku dapat menerima keputusan tersebut karena tidak ingin lebih lama lagi menunda keputusan akan kelanjutan megaproyek tersebut.

"Keputusan dari Kemenko itu saya terima dulu karena saya juga tidak mau lagi menunda-nunda pembangunan proyek tersebut. Saya hanya ingin melakukan kalkulasi lagi," ujar Jokowi.

Jokowi mengungkapkan, berdasarkan komposisi yang sudah ditentukan oleh Kemenko tersebut, pihaknya akan menghitung kembali subsidi harga tiket MRT yang akan diberikan.

"Kalau mengacu pada komposisi pembagian beban utang awal, yaitu 42:58, harga tiket MRT bisa mencapai Rp38 ribu dengan rute Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia (HI). Makanya, harus dihitung lagi," tutur Jokowi.

Terkait dengan rencana pembangunan MRT untuk rute selanjutnya, yaitu Bundaran HI-Kampung Bandan, kata Jokowi, pihaknya akan kembali menggelar rapat dengar pendapat.

Menurut dia, rapat dengar pendapat itu perlu dilakukan untuk agar pembangunan megaproyek tersebut dapat berjalan secara transparan, termasuk dalam perhitungan biaya pembangunan dan subsidi tiket.

(R027/D007)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2013