Saya iseng cek di laman DTKS. Ternyata kami sekeluarga termasuk istri dan anak, terdata di DTKSTanjungpinang, Kepri (ANTARA) - Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Rudy Chua kaget namanya dan keluarga masuk ke dalam daftar nama SK Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos) untuk Kota Tanjungpinang periode Maret 2022.
"Saya iseng cek di laman DTKS. Ternyata kami sekeluarga termasuk istri dan anak, terdata di DTKS," katanya di Tanjungpinang, Selasa.
Berdasarkan laman Kemensos.go.id, DTKS Kemensos merupakan singkatan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. DTKS meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
Ia mengaku sudah menghubungi Dinas Sosial Tanjungpinang agar namanya segera dihapus dari daftar DTKS, karena data tersebut dijadikan sebagai acuan dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat dengan ketentuan tertentu.
Dia juga meminta agar pihak terkait melakukan verifikasi ulang terhadap nama-nama yang tercantum dalam DTKS, mengingat masih banyak warga yang butuh bantuan pemerintah tapi tak bisa dibantu karena tidak masuk DTKS.
"Justru nama-nama yang tidak berhak, malahan masuk dan tercantum dalam DTKS. Contohnya nama saya sendiri," ujarnya.
Rudy Chua menilai ada kelalaian dan ketidakcermatan dalam proses pengajuan, verifikasi, serta pemeriksaan akhir usulan nama-nama DTKS. Sehingga, terjadi kesalahan pada saat penetapan nama-nama yang masuk DTKS.
Ia mengutarakan kesalahan itu cukup fatal, karena tahapan verifikasi daftar nama DTKS itu dimulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, sampai ke Dinas Sosial.
Baca juga: Komisi VIII-Kemensos: Tak boleh ada lagi PNS-DPRD terima bansos
Baca juga: Pakai data lama, 75 PNS & PPPK Kendari diminta kembalikan dana bansos
Dikatakannya tidak menutup kemungkinan masih ada nama warga lainnya yang bukan ketegori miskin/kurang mampu tetapi masuk DTKS.
Hal itu, menurutnya, sama saja dengan mengambik hak warga yang benar-benar layak menerima bantuan pemerintah, namun belum terakomodir di dalam DTKS.
"Saya kira 90 persen data DTKS itu sudah valid. Namun, masih ada nama-nama yang potensial tidak akurat. Maka, besar harapannya agar nama-nama DTKS itu diverifikasi ulang secara lebih teliti," demikian Rudy Chua.
Melansir halaman Kemensos.go.id, DTKS Kemensos merupakan singkatan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. DTKS meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
Baca juga: Wakil ketua MPR prihatin puluhan ribu PNS jadi penerima bansos
Baca juga: Mensos dorong partisipasi masyarakat kawal akurasi DTKS
Baca juga: Mensos: DTKS terdampak jika server data kependudukan rusak
Baca juga: Mensos: 98,91 persen DTKS sudah padan dengan Dukcapil
Pewarta: Ogen
Editor: Andi Jauhary
Copyright © ANTARA 2023
